Pemkab Bengkulu Utara berhasil dapat insentif fiskal berkat PK BKKBN

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berhasil mendapatkan insentif fiskal berkat hasil pendataan keluarga (PK) dan pemutakhiran dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

 

"Kita satu-satunya di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan insentif fiskal Rp9,8 miliar tahun 2023 langsung dari Kementerian Keuangan. Secara nasional kan hanya ada 48 daerah, dan anggaran intensif fiskal yang kita dapatkan ini langsung bisa digunakan, karena data PK-BKKBN itu bottom up, dari bawah," ujar Bupati Bengkulu Utara Mian dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu.

 

Ia menjelaskan, pendataan keluarga bottom up ini sangat berguna karena masyarakat tidak lagi merasakan kecemburuan sosial, dan pendamping keluarga sudah sudah mengetahui kondisi riil dari keluarga-keluarga yang menjadi prioritas sehingga bantuan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran.

 

Adapun hasil pendataan keluarga (PK) dari BKKBN telah diimplementasikan kepada masyarakat untuk percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

 

"Datanya itu aktual dan faktual karena sentuhannya adalah dasawisma. Saya jujur mengatakan dengan adanya data PK Itu lebih objektif," kata Mian.

 

Mian menyampaikan hal tersebut saat berbincang dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu M. Iqbal Apriansyah di Kelurahan Ketahun, Bengkulu Utara.

 

Ia sangat mengapresiasi data tersebut karena telah membantu kepala daerah dan berdampak kepada 315.494 jiwa penduduk yang tersebar di 220 desa/kelurahan di 19 kecamatan di seluruh Bengkulu Utara.

 

"Data BKKBN telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan prioritas pembangunan berbasis data PK dari BKKBN itu telah diapresiasi pemerintah pusat," ujarnya.

 

Ia mengemukakan, data BKKBN yang berbasis pendampingan kepada 10 keluarga (dasawisma) telah dipandankan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

 

"Jadi paling tidak kita berpikir ini aktual, faktual, dan akurat atas data. Kita tidak mengesampingkan data BPS, tetapi ini paling tidak sebagai rujukan yang memperkuat posisinya ketika kita mengambil keputusan karena data sangat penting ya," katanya.

 

Data PK-22 BKKBN juga diimplementasikan untuk membangun Penyediaan air minum masyarakat (Pansimas) di tujuh lokasi dengan sasaran 1.080 kepala keluarga (KK), dan pembangunan jamban sehat di 120 lokasi.
​​​​​​

 

Selain itu, juga digunakan untuk penjaringan masyarakat berpenghasilan rendah (PMBR) dan telah diimplementasikan kepada 500 KK dengan kegiatan sasaran hibah air minum.

Baca juga: Pemutakhiran data PK BKKBN dimanfaatkan kementerian tangani stunting
 

Mian juga mencontohkan, dalam bidang pendidikan, data PK-22 dari BKKBN ini telah diimplementasikan ke dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa kepada 521 siswa tingkat SD/SMP.

 

"Implementasi data PK-22 dari BKKBN ini sasarannya untuk rumah layak huni, sanitasi, ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, yang tujuannya adalah untuk percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem," tuturnya.

 

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah mengatakan, data hasil PK dan pemutakhirannya merupakan data dasar yang digunakan dalam menyusun program pembangunan di daerah-daerah.

 

"Kami menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah memanfaatkan dan menggunakan data PK-22 BKKBN sebagai basis prioritas pembangunan. BKKBN selalu menyosialisasikan pemanfaatan data PK ini kepada dinas-dinas di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten, juga kota," paparnya.
 

Menurut Iqbal, BKKBN Bengkulu melalui kader pendata telah memutakhirkan data-data setiap tahun dan capaiannya selalu di atas 100 persen dari target pemutakhiran sehingga terjaga akurasi dan validitas datanya.

Baca juga: 101.236 kader BKKBN mulai mutakhirkan data PK-23 di seluruh Indonesia