Pada kesempatan tersebut Hadi Purnomo didampingi Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan jajaran pimpinan BPK lainnya seperti Taufiequrachman Ruki.
Sementara Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Menurut Hadi Purnomo sebelum bertemu dengan Presiden, laporan tersebut telah diserahkan ke DPR dua hari lalu. Dalam temuan BPK dalam beberapa tahun ini masih terus tinggi.
Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporannya ke DPR beberapa waktu lalu, menemukan adanya penyimpangan atas pengelolaan belanja modal untuk fasilitas umum senilai Rp817,47 miliar yang terdiri atas 1.453 kasus.
Hadi saat memberikan laporan ke DPR mengatakan bahwa angka Rp817,47 miliar tersebut mengungkapkan adanya penyimpangan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara serta kekurangan penerimaan dalam belanja modal.
Pewarta: M Arif Iskandar
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2013
