Kemenperin siapkan IKM penuhi aspek hijau menuju keanggotaan di OECD

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) agar bisa memenuhi aspek hijau (green) menuju keanggotaan Indonesia dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita dalam Kick Off Indonesia Food Innovation (IFI) 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan IKM sebagai pendukung ekonomi nasional perlu menyesuaikan diri dengan standardisasi produk internasional yang diterapkan anggota OECD yang mayoritas merupakan negara maju.

“Di sini tantangannya, karena saat ini 38 negara anggota OECD  sebagian besar negara-negara Eropa. Kita tahu bahwa Eropa atau negara maju concern sekali dengan yang namanya circular economy atau ekonomi hijau. Jadi ada tiga aspek yang kita akan perbaiki, dari sisi demokrasi, pembukaan akses pasar dan juga sustainability (keberlanjutan),” katanya.

 

Reni menuturkan khusus bagi IKM, salah satu contoh yang jadi perhatian terkait produk hijaunya adalah terkait dengan pengelolaan limbah.

Oleh karena itu, Ditjen IKMA telah mengenalkan para pelaku IKM soal penanganan limbah atau waste treatment lewat instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Di sini kami concern sekali untuk kegiatan IKM yang banyak sekali menggunakan zat pewarna, juga air yang banyak dan zat kimia tertentu, walaupun dari sisi pangan masih dalam standar, tapi kita meyakinkan IKM tersebut untuk mengolah limbahnya,” ungkapnya.

Reni mencontohkan sejumlah IKM juga telah menerapkan praktik industri hijau yang ramah lingkungan, misalnya IKM batik dengan zat pewarna alam hingga IKM tempe yang mendapat bantuan dan pendampingan alat pengelolaan limbah.

Ia juga menegaskan bahwa konsep industri hijau turut mendukung proses efisiensi bisnis karena penggunaan bahan baku hingga energi telah dipilih dan diolah sesuai kebutuhan.

Baca juga: Menperin ungkap Indonesia dalam proses masuk OECD

Di sisi lain, IKM juga terus didorong meningkatkan kualitas dan daya saing agar bisa memenuhi standar dari mitra di organisasi tersebut.

“Di sini ada komunikasi saling menguntungkan. IKM dapat pendampingan untuk bisa melakukan proses produksi yang lebih advance dilengkapi pengelolaan limbah dan dia mampu branding produknya sebagai produk yang green,” katanya.

Ditjen IKMA, lanjut Reni, juga memiliki startup binaan yang menerapkan teknologi pengelolaan termasuk salah satunya untuk mengurangi limbah.

“Ini upaya kami untuk tingkatkan IKM yang menghasilkan green product biar produknya bisa diterima dan tidak kalah dengan IKM negara OECD. Salah satunya kita harus patuh memenuhi ketentuan proses produksi yang mengarah ke industri hijau,” katanya.

Reni menyebut dengan masuk menjadi anggota OECD, Indonesia bisa meraih peluang untuk bisa naik level dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju sekaligus terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

“Keanggotaan Indonesia dalam OECD juga jadi peluang kita untuk memperluas kerja sama di bidang industri dengan negara-negara maju di OECD,” katanya.