BRIN meriset inovasi kepemimpinan perempuan pada lima wilayah

 

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho di Jakarta, Selasa mengatakan tujuan riset itu untuk melihat inovasi kepemimpinan perempuan dalam sektor pendidikan dan implikasinya terhadap kinerja sektor pendidikan di daerah.

"Unsur kebaruan dari riset adalah aspek inovasi sektor pendidikan yang dilakukan oleh para kepala daerah perempuan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah," katanya.

Lokasi riset BRIN pada lima wilayah administrasi pemerintah yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Tegal.

Ia menjelaskan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui metode pengumpulan data melalui diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion, wawancara, serta survei persepsi kepada para pelaku kepentingan.

Hasil dari riset itu adalah identifikasi permasalahan sektor pendidikan di lokasi penelitian, inovasi kepemimpinan perempuan di sektor pendidikan, dan model kepemimpinan perempuan di sektor pendidikan.

BRIN akan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari riset tersebut kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan pendidikan menjadi amunisi utama bagi perempuan dalam mengeksplorasi jenjang karir yang lebih baik.

Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka kesempatan untuk mendapatkan atau menciptakan peluang kerja pun akan lebih tinggi.

Ia mengatakan berdasarkan penelitian dari UNESCO bahwa 61 persen perempuan mempertimbangkan stereotip gender saat mencari kerja.

Selain itu, ada 50 persen perempuan kurang tertarik bekerja di bidang STEM karena ramah pekerjaan itu tidak terlepas dari dominasi laki-laki.

"Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua bagaimana meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan," katanya.

Indonesia memiliki 38 provinsi dengan 514 kabupaten/kota, namun jumlah kepala daerah perempuan hanya ada 24 orang saja.

Berdasarkan hasil Indeks Inovasi Daerah yang dirilis Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022, dari 24 kepala daerah perempuan tersebut, lima daerah berpredikat sebagai sangat inovatif, 17 berpredikat inovatif, dan hanya dua daerah berpredikat kurang inovatif.

Lebih lanjut dia menyampaikan jumlah kepala desa perempuan di tingkat akar rumput baru sebanyak 3.886 orang, sedangkan jumlah desa mencapai 74.961 desa.

Kementerian PPPA telah mengembangkan pendidikan atau pelatihan kepemimpinan perempuan di tingkat pedesaan, termasuk mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak pada tahun 2021.

"Kami inginkan mulai di tingkat akar rumput ini bagaimana partisipasi perempuan, keterlibatan perempuan, partisipasi anak menjadi penting dan menjadi perhatian para pengambil kebijakan di tingkat akar rumput," katanya.

"Meskipun jumlah pemimpin perempuan saat ini masih sedikit. Namun, para perempuan telah menorehkan prestasi bagi inovasi daerah termasuk inovasi di sektor pendidikan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangan," demikian Bintang Puspayoga.

Baca juga: Pemimpin perempuan diajak atasi permasalahan perempuan dan anak

Baca juga: Menteri PPPA dan PP Aisyiyah tingkatkan sinergi pemberdayaan perempuan

Baca juga: Menteri PPPA: Kepemimpinan perempuan jadi isu hangat jelang pemilu

Baca juga: Mendes PDTT: Kades perempuan harus kuasai Sistem Informasi Desa