Rencana itu ditujukan untuk mencegah modal dan tenaga ahli Amerika Serikat membantu mengembangkan teknologi yang dapat mendukung modernisasi militer China dan mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
Jumat pekan lalu, Reuters melaporkan bahwa pekan ini Presiden Joe Biden bakal segera mengeluarkan executive order atau keputusan presiden (Keppres) untuk menyaring investasi keluar dalam teknologi sensitif di China.
Sumber senior pemerintah itu menyebutkan keppres itu diperkirakan keluar Rabu. Gedung Putih menolak berkomentar.
Baca juga: AS kemungkinan akan batasi produksi cip Korsel di China
Para pejabat pemerintahan Biden selama berbulan-bulan sudah menegaskan bahwa setiap pembatasan investasi Amerika Serikat di China akan menyasar target secara sempit.
"Ini adalah langkah-langkah yang sudah disesuaikan," kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada April. "Langkah-langkah ini bukan blokade teknologi sebagaimana disebut Beijing."
Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo mengatakan Maret lalu bahwa pemerintah AS tak "ingin berlebihan.... Apa pun yang berlebihan akan merugikan pekerja dan ekonomi Amerika."
Pemerintahan Biden diperkirakan membidik investasi aktif seperti ekuitas swasta AS, modal ventura, dan investasi usaha patungan di China dalam sektor semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan (AI).
Sebagian besar investasi yang tercakup dalam Keppres itu mewajibkan adanya kewajiban untuk memberi tahu pemerintah mengenai investasi-investasi semacam itu, kata beberapa sumber. Keppres itu juga melarang sejumlah transaksi.
Baca juga: China batasi ekspor drone di tengah ketegangan teknologi dengan AS
New York Times melaporkan Selasa bahwa pemerintahan Biden berencana mewajibkan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dalam industri-industri China secara lebih luas, agar melaporkan aktivitas mereka, sehingga pemerintah AS memperoleh visibilitas yang besar dalam transaksi keuangan antara Amerika Serikat dan China.
Sumber-sumber sebelumnya mengungkapkan kepada Reuters bahwa investasi dalam sektor semikonduktor yang akan dibatasi diharapkan mengikuti aturan pengawasan ekspor China yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan AS pada Oktober.
Emily Benson, dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), memperkirakan investasi dalam kecerdasan buatan dilarang untuk pengguna serta penggunaan militer, dan bahwa investasi-investasi lain dalam sektor ini hanya mewajibkan pemberitahuan kepada pemerintah.
Benson mengatakan tanggung jawab menentukan AI apa yang masuk kategori militer, menjadi urusan pemerintah.
“Pemerintah harus memberikan batasan jelas mengenai apa yang merupakan aplikasi militer AI, dan mendefinisikan AI,” kata Benson, direktur proyek perdagangan dan teknologi CSIS.
Keppres Biden diharapkan menjadi publikasi langsung untuk pemberitahuan bagi penyusunan aturan yang diusulkan. Keppres ini diperkirakan belum akan segera berlaku dan masih memberikan ruang debat demi mempertimbangkan umpan balik dari industri sebelum difinalisasi.
Baca juga: Blinken minta Beijing waspada soal penjualan teknologi China ke Rusia
Baca juga: China kecam AS desak negara lain bergabung blokade teknologinya
Sumber: Reuters
Penerjemah: Jafar M Sidik
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
