Sharif menjelaskan, KKP menetapkan patin sebagai salah satu komoditas perikanan dalam program percepatan industrialisasi dari jenis komoditas perikanan budidaya. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, patin juga ditargetkan menjadi produk unggulan untuk ekspor, karena kebutuhan pasar patin sangat besar, tidak hanya di dalam negeri melainkan juga di pasar internasional. KKP telah menetapkan lokasi sentra budidaya patin tersebar di 10 (sepuluh) provinsi yang meliputi pulau sumatera, jawa dan kalimantan.
Pembangunan sentra ikan dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) fillet patin serta pabrik dan mesin pengolah tepung ikan di kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu program KKP untuk mendukung peningkatan produksi ikan patin. Sedangkan 5 (lima) lokasi percontohan lain yang mendapat program yang sama adalah di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Kabupaten Tulung Agung ProvinsiJawa Timur, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Karawang dan Kab upaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
Industri pengolahan ikan berbahan baku ikan patin di Indonesia saat ini masih berskala UMKM, Namun memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan menjadi skala industri besar. Saat ini terdapat 8 (delapan) unit pengolahan fillet patin yang ada di Jakarta, Surabaya dan Banjarmasin dengan jenis patin yang diolah adalah Pangasius hypothalamus. Untuk mendukungnya, salah satu langkah yang diambil KKP untuk memulai pembangunan industri patin di tanah air, yakni dengan membangun kawasan sentra ikan patin yang terintegrasi dengan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Diantaranya, KKP telah membangun 6 (enam) lokasi percontohan UPI Fillet Patin serta pabrik dan mesin pengolah tepung ikan. "Pada kesempatan ini saya merasa bahagia bahwa tadi saya sudah melakukan tebar benih, panen patin dan meresmikan peluncuran pengolahan filet patin dan tepung ikan. Sungguh ini merupakan kegiatan nyata dari industri terpadu hulu hilir yang mengikuti prinsip - prinsip ekonomi biru," kata Sharif.
Sharif menegaskan, usaha budidaya patin, harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga mampu menekan biaya produksi serta menghasilkan patin dengan kualitas tinggi dan memenuhi persyaratan ekspor. Oleh karena itu, penggunaan benih unggul, pakan berkualitas dan murah serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, perlu diterapkan dalam usaha budidaya patin. Hal tersebut sejalan dengan pengembangan budidaya berbasis blue economy yang saat ini tengah digalakkan KKP. Bisnis perikanan budidaya berbasis blue economy merupakan usaha budidaya yang menerapkan pada empat prinsip utama yakni, zero waste, social inclusiveness, multi product serta inovasi dan adaptasi. Pengembangan budidaya berbasis blue economy memiliki berbagai keuntungan yang berorientasi pada nilai tambah seperti keuntungan secara ekonomi dan lingkungan, ramah lingkungan, tanpa limbah, pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien melalui kreasi dan inovasi teknologi adaptif. "Saya berharap program ini mendukung terciptanya produk turunan dengan nilai ekonomi yang tinggi, dapat menyerap tenaga kerja dan perluasan lapangan usaha serta mampu menciptakan industri perikanan yang efisien sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing. Lebih dari itu, pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Hulu - Hilir
Menurut Sharif, KKP akan terus mendukung upaya-upaya percepatan industrialisasi perikanan dilakukan dengan membenahi sektor hulu sampai hilir. Diantaranya melalui, penerapan teknologi, peningkatan kualitas SDM nelayan/pembudidaya dan pengolah, dan penyediaan sarana prasarana produksi perikanan. Sesuai mandat undang - undang perikanan, pemerintah diminta mendorong peningkatan nilai tambah perikanan. Untuk itu KKP telah membangun proyek percontohan berupa UPI Fillet Patin di beberapa lokasi yaitu Jambi, Kampar - Riau, Karawang, Banjar, Tulungagung dan Purwakarta melalui dana APBN. Selanjutnya, Proyek percontohan ini diharapkan dapat memicu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi patin nasional. "Saya mendapat laporan bahwa unit pengolahan fillet patin di Muaro Jambi telah dikerjasamakan dengan PT. Indomaguro Tunas Unggul. Untuk itu saya minta UPI memproduksi fillet patin agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan mampu menggantikan produk patin impor," tegasnya.
Program percepatan industrialisasi perikanan terpadu hulu hilir sangat dibutuhkan peran dan dukungan dari pemangku kepentingan. Diantaranya, seperti institusi permodalan terutama perbankan, kemitraan usaha dan dukungan yang penuh dari pemerintah daerah. Contoh kongkrit, adanya kerjasama Asosiasi pembudidaya Patin Jambi (AP2J), PT. Indomaguro Tunas Unggul, PT. Fresh On Time dan Superindo yang telah menggagas, melaksanakan terwujudnya industri fillet patin terpadu hulu hilir di Muaro Jambi, bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di wilayah lain. "Saya berharap kerjasama ini akan berjalan lancar dan berhasil sehingga benar - benar bisa menjadi proyek percontohan industri perikanan terpadu hulu hilir di Indonesia," kata Sharif.
Tekan Impor
Untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti di perhotelan dan restoran dari patin kualitas super yang mencapai kurang lebih 100 ton per bulan, beberapa tahun yang lalu kebutuhan ini dicukupi melalui impor dari Vietnam. Kendala utama dalam produksi patin dalam negeri adalah faktor penguasaan teknologi, karateristik sumber daya alam dan efisiensi produksi yang rendah. Untuk mengatasi kendala ini KKP melakukan upaya penelitian dan pengembangan teknologi budidaya dan pasca panen agar mutu patin lokal dapat memiliki kualitas yang sama dengan patin Impor. "Patin asal Vietnam dengan kualitas bagus dan murah menjadi ancaman serius bagi patin lokal. Apabila impor patin terus - menerus dibiarkan, patin lokal akan tidak memiliki daya saing. Untuk itu, KKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2011, telah melakukan pengendalian terhadap impor produk fillet patin," tandasnya.
Diterbitkannya kebijakan tersebut, tandas Sharif, diharapkan industri patin lokal menjadi bergairah dan segmentasi pasar patin yang selama ini diisi patin impor dapat dipasok oleh para pembudidaya dan industri pengolahan filet patin dalam negeri. Kebijakan ini juga akan mendorong para pelaku usaha untuk semakin meningkatkan produksi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik. "Di masa mendatang bila memungkinkan hasil produksi patin juga akan dieskpor. Kebutuhan patin yang sangat besar untuk pasar domestik harus dapat dipenuhi dari produksi sendiri. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong dan memacu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi patin dengan target produksi tahun 2013 sebesar 1.107.000 ton," jelasnya.
Sharif menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan dalam negeri, Indonesia tidak boleh tergantung impor. Dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada, sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan ikan untuk bahan baku industri. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri produksi perikanan juga ditujukan untuk peningkatan ekspor. "Khusus pengembangan industri kelautan dan perikanan, salah satu aspek penting yang kami perhatikan saat ini adalah ketersediaan bahan baku ikan yang cukup untuk industri pengolahan, terutama berada di wilayah barat. Sementara produksi ikan banyak berada di wilayah Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, KKP saat ini sedang mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional ( SLIN ) untuk membenahi distribusi, memastikan ketersediaan ikan yang cukup dan menciptakan harga ikan yang relatif stabil sepanjang tahun di tanah air," jelasnya.
Pada saat yang sama Sharif juga menyerahkan bantuan KKP kepada Gubernur Jambi sebesar Rp. 23,18 Miliar. Bantuan tersebut diperuntukan untuk program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan ( PUMP ) Poklahsar 27 Kelompok senilai Rp 1,35 miliar, Sarana Prasarana Pemasaran Dalam Negeri sebesar Rp 2,5 miliar, bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) untuk 30 KUB sebesar Rp 3 miliar, bantuan untuk program Kapal Inka Mina sebanyak 5 Unit senilai Rp 7,5 miliar dan bantuan Kapal Pengawasan FRP 12 Meter senilai Rp 1,65 miliar. Selanjutnya KKP juga memberikan bantuan Handphone SMS Gateway diperuntukkan bagi Pokmaswas sebanyak 28 Unit senilai Rp 14 juta, bantuan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan senilai Rp 1,5 miliar, bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan ( PUMP ) untuk 85 paket perikanan budidaya senilai Rp 5,5 miliar serta bantuan Vaksin Edward Siealla Ichtaluri senilai Rp 50 juta.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
