"Sebelumnya pemerintah menaikkan harga BBM menjelang Pemilu dan kemudian memberikan kompensasi BLT (bantuan langsung tunai) yang menguntungkan partai politik tertentu," kata Satya W Yudha.
Dia mengemukakan hal itu pada "Dialog Kenegaraan: Rencana Kenaikan BBM dan Pengaruhnya ke Daerah" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Satya, rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM memerlukan komunikasi politik yang transparan kepada masyarakat
"Sehingga masyarakat mengetahui secara pasti berada besar subsidi yang dihemat," katanya.
Satya mengimbau kenaikan harga BBM bersubsidi tidak menjadi alat partai politik tertentu.
"Apa yang terjadi pada kenaikan harga BBM menjelang pemilu 2009, dimanfaatkan menjadi sintrumen politik," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, persepsi publik selama ini adalah subsidi BBM adalah fasilitas yang diberikan negara kepada rakyat, sehingga jika subsidi tersebut dikurangi dengan menaikkan harga BBM, masyarakat menjadi marah.
"Persepsi ini harus diubah dengan melakukan komunikasi secara transparan kepada masyarakat soal plus-minus pengurangan subsidi BBM, jangan sampai menjadi gangguan politik menjelang 2014," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
