BKKBN: Verifikasi keluarga risiko stunting untuk tajamkan pembangunan

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan bahwa verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting (verval KRS) dapat digunakan untuk penajaman program pembangunan.

 

"Verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting ini menjadi penting, karena menjadi sumber daya yang baik dalam rangka penajaman program-program bantuan maupun program-program pembangunan," kata Teguh dalam diskusi verval KRS BKKBN yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, pada hasil pemutakhiran data keluarga tahun 2022, ada kurang lebih 13,5 juta KRS, yang diharapkan selesai diintervensi, dan apabila dilakukan pendampingan dengan baik bisa mencegah kelahiran balita stunting secara efektif.

 

Teguh juga menyampaikan, capaian hasil pemutakhiran pendataan keluarga 2023 telah berhasil memperbarui 101,38 persen data keluarga, mencakup 14.478 desa dan kelurahan yang menjadi target lokus.

 

"Data by name by address untuk pendataan keluarga ini dapat digunakan sebagai basis data untuk pensasaran intervensi program-program tidak hanya untuk BKKBN, tetapi juga untuk kementerian dan lembaga," ujar dia.

Baca juga: BKKBN: Pendataan keluarga untuk percepat penurunan prevalensi stunting
Baca juga: BKKBN: Pemutakhiran data keluarga diperpanjang untuk perluas sasaran

 

Ia menjelaskan, meski persentase pemutakhiran data keluarga 2023 di atas 100 persen, masih ada beberapa wilayah yang belum memenuhi target tersebut, sehingga ia mengimbau daerah yang masih di bawah target untuk memaksimalkan verval KRS yang akan dilaksanakan pada September-Oktober 2023.

 

"Verval keluarga risiko stunting tahun ini tidak hanya untuk menilai tren KRS yang ada, tetapi sekaligus sebagai upaya pencegahan stunting. Program ini penting sebagai implementasi satu dari lima kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting yang ada di dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting di Indonesia (Ranpasti)," katanya.

 

Ia menjelaskan, verval KRS dilakukan dua kali dalam setahun karena sudah diamanatkan di dalam regulasi, baik dalam Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maupun turunannya secara operasional dalam Ranpasti.

 

"Ini akan menjadi bahan tidak hanya untuk penguatan Sistem Informasi Keluarga (Siga), tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah bersama BKKBN," tuturnya.

Ia berpesan agar seluruh tim BKKBN dan pemerintah daerah untuk memastikan dengan baik segala tahapan persiapan, mulai identifikasi desa-desa dan kelurahan-kelurahan sebagai lokus untuk verval KRS, hingga pengorganisasian lapangan yang baik, dengan mengutamakan kader pendata yang sudah menjadi Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Baca juga: BKKBN fokuskan pemutakhiran data PK-23 di 13.263 desa
Baca juga: Pemutakhiran data PK BKKBN dimanfaatkan kementerian tangani stunting
 

Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan dukungan dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan verval KRS.

 

"Satgas stunting punya peranan yang besar di dalam menentukan apakah verval KRS ini nanti berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah," katanya.

Ia meminta kepada satgas percepatan penurunan stunting untuk memantau verval KRS ini, karena menjadi tanggung jawab bersama baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Baca juga: Kemenko PMK: Data kredibel penting untuk memadukan sasaran kebijakan
Baca juga: BKKBN: Pendataan Keluarga disusun dengan mengacu pada undang-undang