“Penggunanya paling dominan dari sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” kata Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh Irwan Efendi di Banda Aceh, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan Irwan di sela-sela acara "Pekan QRIS Nasional 2023" yang bertujuan untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan sistem pembayaran yang sebelumnya secara tunai agar bisa beralih secara perlahan ke nontunai atau digitalisasi.
Ia menjelaskan, ke depan masyarakat akan hidup di kota-kota yang menerapkan "smart city" sehingga semua hal akan mengedepankan digitalisasi agar lebih mudah dan efisien, termasuk meminimalkan penggunaan fisik uang.
“Tentu (penggunaan QRIS) ujungnya nanti hasilnya akan ada transparansi, akuntabilitas baik bagi pedagang maupun masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: BI Aceh catat Rp8,6 miliar komitmen bisnis UMKM di Meseuraya Festival
Baca juga: BI perkirakan ekonomi Aceh tumbuh 4,4 persen 2023
Secara nasional, menurut dia, Bank Indonesia menargetkan 45 juta pengguna baru dengan volume satu miliar transaksi QRIS pada 2023. Untuk provinsi berjulukan Tanah Rencong itu, BI menargetkan 275 ribu pengguna baru dan lima juta layanan transaksi.
Untuk mewujudkannya, BI terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengusulkan agar semua UMKM wajib melakukan sistem pembayaran menggunakan layanan QRIS.
Tak hanya sektor UMKM, penggunaan layanan transaksi nontunai QRIS atau sistem pembayaran secara digital juga akan merambah ke sektor retribusi dan pajak.
“Seperti masuk Pelabuhan Ulee Lheu sudah memakai digitalisasi, e-money, termasuk parkiran. Jadi semakin kita 'cashless' ya, jadi tidak memegang uang tunai lagi, tapi semua jadi digital,” ujarnya.
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
