Pangkal Pinang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pembebasan lahan rakyat untuk kepentingan umum tidak boleh menguntungkan pejabat nakal yang mencari keuntungan dan para calo tanah dan spekulan. "Pembebasan lahan tidak boleh menguntungkan pejabat nakal," kata Presiden di Pangkal Pinang Rabu, ketika meresmikan jembatan sepanjang 250 meter berbiaya Rp20 miliar. Presiden mengatakan pembebasan tanah milik rakyat juga tidak boleh memunculkan orang-orang yang berusaha mencari keuntungan sendiri. "Jika lahan rakyat harus dibebaskan untuk kepentingan publik, tidak bolah ada pihak manapun yang dirugikan, termasuk mereka yang melepaskan tanahnya," kata Presiden. Acara peresmian jembatan juga dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menhub Hatta Rajasa selaku Menteri PU ad interim dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hardani Rani. Presiden mengemukakan di satu pihak pembebasan lahan rakyat tidak boleh merugikan pemiliknya, di lain pihak kepentingan publik atau masyarakat juga tidak boleh dirugikan, karena pada dasarnya proyek tersebut adalah demi kepentingan masyarakat. Karena itu, Presiden minta kepada seluruh pejabat untuk melakukan musyawarah jika terjadi persoalan dalam membebaskan lahan rakyat demi kepentingan publik. Sementara itu, Presiden juga meminta masyarakat untuk memelihara fasilitas umum yang dibangun pemerintah dengan tidak melakukan pengrusakan atau vandalisme. "Jangan rusak fasilitas umum," katanya, sambil mengingatkan di berbagai daerah sering terjadi sebuah proyek fisik mengalami kerusakan akibat tindakan jahil segelintir orang. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung masih seringnya kebakaran hutan di berbagai daerah. "Asap jangan dikirim, tetapi dipadamkan. Cegah kebakaran hutan dan padamkan apinya," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006