Apalagi wisatawan mancanegara sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai.Medan (ANTARA) - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara menyatakan, digitalisasi transaksi jual beli perlu diterapkan di daerah-daerah wisata di Sumut agar turis tidak perlu lagi melakukan pembayaran dengan uang tunai.
"Apalagi wisatawan mancanegara sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai," ujar Kepala Disbudparekraf Sumut Zumri Sulthony kepada ANTARA di Medan, Senin.
Aktivitas perdagangan dengan pembayaran digital disebut Zumri juga berdampak positif pada pedagang di destinasi wisata yang mayoritas adalah UMKM.
Baca juga: Bank Maluku-Malut meluncurkan digitalisasi retribusi destinasi wisata
Selain dapat mengetahui pemasukan dengan lebih detail, omzet mereka juga berpotensi bertambah lantaran transaksi semakin mudah dilakukan.
Meski begitu, Zumri berharap pedagang tidak dibebani biaya dari pembayaran digital itu.
"Jangan menjadi beban untuk pelaku ekonomi di daerah wisata," kata dia.
Zumri melanjutkan, digitalisasi di objek wisata harus diterapkan secara perlahan, diawali dengan sosialisasi.
Andai perubahan dilakukan secara tiba-tiba, dia khawatir akan mendapatkan penolakan dari masyarakat.
"Harus ada sosialisasi. Jangan tiba-tiba karena akan ada penolakan. Digitalisasi tidak bisa dilakukan secara ekstrem karena warga di objek wisata terkadang bahkan belum mengenal kartu pembayaran misalnya kartu kredit itu seperti apa," tutur dia.
Baca juga: Dispar Jayapura dorong digitalisasi sektor wisata untuk pemasaran
Zumri pun menekankan pentingnya menjelaskan kepada masyarakat di daerah wisata tentang keuntungan yang mereka dapatkan ketika menggunakan pembayaran digital.
Dia pun mencontohkan pihak Bank Indonesia (BI) yang terus menyosialisasikan penggunaan QRIS di kawasan wisata Sumut.
"Saya melihat mereka (BI-red) sudah melakukan pendataan, mana yang telah menggunakan QRIS, mana yang belum," kata Zumri.
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
