Hingga kemarin sore (23/8), realisasi pencairan Dana Desa 2023 sudah mencapai hampir 71 persen atau Rp3,36 triliunBanda Aceh (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyatakan pencairan Dana Desa 2023 di provinsi berjuluk Tanah Rencong itu telah mencapai Rp3,36 triliun atau 71 persen, dengan sektor prioritas penggunaan untuk pemulihan ekonomi dan program strategis nasional skala desa.
“Hingga kemarin sore (23/8), realisasi pencairan Dana Desa 2023 sudah mencapai hampir 71 persen atau Rp3,36 triliun,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Kamis.
Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,76 triliun untuk 6.495 gampong atau desa. Penyaluran Dana Desa dibagi dua, yaitu Dana Desa regular dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk seluruh Tanah Rencong.
Hingga saat ini, kata dia, pencairan Dana Desa sudah memasuki tahap kedua dan ketiga. Namun ada tiga desa yang tidak bisa melakukan pencairan Dana Desa untuk tiga tahap atau tiga tahap, karena tak kunjung melakukan pencairan tahap satu hingga batas waktu yang ditentukan.
“Yang sudah pasti tidak bisa cair lagi ada tiga desa, yaitu satu desa di Aceh Besar memang dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa direalisasi karena tidak ada penduduk dan dua desa di Pidie yang tidak dicairkan tahap pertama,” ujarnya.
Progres pencairan tahap dua, dia mengatakan, masih ada 613 desa yang belum mencairkan Dana Desa yang tersebar di seluruh Aceh, kecuali Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, dan Banda Aceh yang sudah rampung 100 persen.
Sementara untuk tahap ketiga, lanjut dia, terdapat 848 desa yang telah mencairkan Dana Desa, sedangkan selebihnya masih dalam proses pencairan.
“Kalau realisasi full 100 persen kita tidak mungkin, karena masih ada desa yang dialokasikan Dana Desa namun tidak melakukan pencairan. Proyeksi kita hingga akhir tahun sekitar 99 persen, optimis tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan, ada tiga prioritas penggunaan Dana Desa 2023, di antaranya pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa seperti pengembangan BUMDes, desa wisata hingga usaha ekonomi produktif yang dikelola BUMDes.
Selanjutnya, program prioritas nasional skala desa seperti ketahanan pangan, pencegahan dan penurunan stunting, dan beberapa program lainnya. Serta pemerintah desa harus memprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana baik alam maupun non alam skala desa.
“Jadi semua realisasi di desa saat ini sudah sesuai dengan target prioritas, walaupun dari segi kualitas program perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov perkuat peran BUMDes untuk kemandirian ekonomi desa di Aceh
Baca juga: Aceh Jaya bangun pabrik kelapa sawit dengan kumpulan dana desa
Baca juga: Aceh terima Rp39,1 triliun dana desa selama delapan tahun terakhir
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
