Pemerintah memberikan perlindungan dengan membuat prosedur yang mudah melalui LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) yang tersebar di beberapa daerah yang menjadi kantong PMIJakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar, agar terlindungi mulai dari sebelum, selama, hingga pulang bekerja dari negara penempatan.
"Pemerintah memberikan perlindungan dengan membuat prosedur yang mudah melalui LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) yang tersebar di beberapa daerah yang menjadi kantong PMI," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menaker Ida Fauziyah menyatakan bekerja merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah tidak dapat melarang atau menyuruhnya. Hanya saja, pemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Di sela-sela melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi, Menaker menyempatkan diri menemui sejumlah PMI yang tengah bermasalah di Shelter KJRI Jeddah, Arab Saudi, Kamis (24/8/2023).
Baca juga: Menaker lepas 100 pekerja migran Program SPSK ke Arab Saudi
Dalam kesempatan itu Menaker menyampaikan pada 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait penempatan pekerja migran ke Timur Tengah, yakni melalui skema model Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
Melalui model penempatan baru ini, lanjutnya, orang yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui syarikah (perusahaan penempatan di Arab Saudi) dan tidak boleh melalui perorangan.
"Kalau saya mau bekerja di Arab bagaimana, boleh tapi bekerja melalui syarikah, kafilnya bukan perorangan langsung, tapi syarikah. Karena dengan syarikah kita bisa memastikan perlindungannya," tutur Menaker Ida Fauziyah.
Dengan begitu, lanjut dia, jika sampai ada PMI yang tidak digaji dan mendapatkan tidak manusiawi, maka pemerintah dapat dengan mudah memberikan perlindungan.
Baca juga: Pemerintah benahi tata kelola penempatan & perlindungan pekerja migran
"Nagihnya jelas. 'Eh, kamu sudah mempekerjakan saudara saya. Kamu sudah dua tahun tidak bayar, kamu harus bayar'. Yang dimintai pertanggungjawaban jelas," ucap Menaker Ida Fauziyah.
Sementara perorangan, menurut dia, negara cenderung sulit melindungi, bahkan negara Arab Saudi sulit untuk bisa masuk meminta pertanggungjawaban atas keselamatan pelindungan PMI.
Ia menambahkan pelaksanaan model SPSK sempat terhenti karena terjadi pandemi COVID-19. Baru sekitar dua bulan terakhir ini model tersebut kembali dibuka.
"Kurang lebih dua bulan yang lalu sudah dibuka penempatan Arab Saudi dengan menggunakan SPSK," kata Menaker Ida Fauziyah.
Baca juga: Menaker dan Dubes Arab Saudi gelar pertemuan bahas implementasi SPSK
Baca juga: Kemnaker-Dubes Arab Saudi bahas implementasi SPSK lindungi PMI
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
