Slamet menjelaskan, peringatan Hari Air Dunia tahun 2013 ini mengusung tema “Kerjasama Air atau Water Cooperation“. Pada peringatan ini sekaligus dilaksanakan kegiatan “Forum Pengembangan Prasarana dan Sarana Budidaya”. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka integrasi kebijakan pembangunan prasarana dan sarana budidaya dengan lintas sektor dan Sosialisasi pengembangan kawasan perikanan budidaya (demfarm) yang terintegrasi. Dirjen PB mengembangkan dua konsep Industrialisasi Perikanan Budidaya yaitu melalui Revitalisasi Sistem Produksi Perikanan Budidaya dan Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Budidaya. Sejalan dengan itu, sejak tahun 2012 lalu, DJPB telah melakukan revitalisasi demfarm tambak udang dan ikan bandeng di Pantura Jawa Barat dan Banten di 6 kabupaten yaitu Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Serang dan Tangerang. “Pada tahun 2013 ini, revitalisasi tambak akan dilaksanakan di Pantura Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatra Utara dan Lampung,” jelasnya.
Menurut Slamet, kebijakan Industrialisasi kelautan dan perikanan bergulir selama kurang lebih satu tahun, sudah mulai membuahkan hasil, khususnya di sektor perikanan budidaya. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan, serta mendorong keterkaitan hulu dan hilir. Kebijakan ini merupakan harmonisasi program sektor maupun lintas sektor antar pelaku usaha satu dengan lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, program Revitalisasi Tambak yang dilaksanakan melalui program Demontration Farm (Demfarm) yang dimulai tahun 2012, telah membuahkan hasil menggembirakan. Tambak udang demfarm sampai minggu pertama bulan April 2013 telah dipanen dengan total sebanyak 308,02 ton. “Diharapkan, ini merupakan titik awal untuk memotivasi para pembudidaya udang dalam membangkitkan kembali kejayaan budidaya udang di wilayah Pantura Jawa khususnya Banten dan Jawa Barat,” katanya.
Kerjasama Lintas Sektoral
Slamet menjelaskan, sebagai wujud terbentuknya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, DJPB aktif “menjemput bola” dengan menginisiasi berbagai kerjasama. Salah satu kerjasama yang sangat penting adalah dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Kerjasama ini terutama untuk memperbaiki infrastruktur seperti saluran irigasi tambak dan jalan produksi. Contohnya pada tambak udang, Kementerian PU yang memperbaiki saluran irigasi primer dan sekunder, sedangkan DJPB mengerjakan saluran tersier. “Selain itu, DJPB juga menggalang kerjasama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terutama untuk mengupayakan agar listrik bisa masuk ke lokasi-lokasi budidaya udang. Sebab beban biaya listrik lebih murah ketimbang Bahan Bakar Minyak,” ujarnya.
Menurut Slamet, penambahan areal tambak udang baru tentunya harus diikuti dengan perbaikan dan memelihara lingkungan di sekitar tambak. Sehubungan dengan hal itu, DJPB menggandeng Kementerian Kehutanan untuk melakukan penanaman bakau/mangrove di lahan sekitar tambak udang. Penanaman pohon bakau ini bertujuan untuk mencegah abrasi maupun erosi di pantai di sekitar tambak dan juga untuk mempertahankan produktivitas lingkungan perairan di sekitar pantai dan tambak dan juga sekaligus menjaga kualitas air pantai. Selain itu, DJPB juga melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerjasama ini penting karena apabila bantuan perbankan sudah banyak, maka yang dibutuhkan adalah agunan. Untuk itu perlu dilakukan sertifikasi lahan budidaya agar nantinya dapat di agunkan untuk mendapatkan tambahan permodalan dari perbankan. “Infrastruktur yang baik dan memadai, akan menjadi daya tarik bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya pada usaha budidaya perikanan,” tandasnya.
Perbankan
Kendala permodalan menurut Slamet, dapat diatasi dengan mengajak perbankan untuk memberikan modal melalui strategi penerapan pola kemitraan. Para pembudidaya perlu memiliki mitra yang tak hanya punya modal, tapi juga menguasai teknologi dan pasar. Dengan bermitra seperti ini, pihak perbankan akan lebih yakin dan percaya. Sebab akan ada pihak yang mendampingi para pembudidaya tersebut dan menjamin pasar dari produk yang dihasilkan. Dengan pola ini tingkat keberhasilan usaha akan lebih tinggi dan risiko dapat diminimalisir. “Dari pola kemitraan antara pembudidaya dengan mitra dan ditopang oleh pembiayaan dari perbankan, peran DJPB adalah sebagai fasilitator,” tambahnya.
Menurut Slamet, saat ini persepsi perbankan terhadap perikanan budidaya khususnya budidaya udang telah banyak berubah. Terbukti hingga saat ini sudah banyak kredit yang digelontorkan perbankan pada sektor ini. Sebagai contoh, Maret 2013, telah ditandatangani akta kredit KUR antara BRI dan pembudidaya udang Kabupaten Subang senilai Rp 50 milyar. Nilai ini akan terus bertambah seiring dengan semakin meningkatnya kepercayaan perbankan dan efek dari program revitalisasi tambak yang berupa perluasan lahan budidaya udang. Bahkan, dampak positif dari program revitalisasi tambak melalui tambak demfarm telah mendorong minat untuk membukan lahan tambak di luar tambak demfarm. “Sebagai contoh, di Subang lahan tambak telah bertambah luas hingga 50 ha serta di Indramayu seluas 60 ha. Ini menjadi bukti bahwa program revitalisasi tambak ini telah berhasil menarik minat para pembudidaya untuk kembali berbudidaya udang” ujarnya.
Slamet menambahkan, kesuksesan program pemerintah, tidak akan terlepas dari kerja keras dan kerjasama dari semua komponen yang terkait. Artinya, seluruh komponen ikut turut serta dalam menangani perikanan budidaya agar bisa lebih maju dan kuat. DJPB menyadari bahwa peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di budidaya perikanan, tidak bisa berjalan sendirian. “Sekarang ini adalah eranya sinergi dan kerjasama. Sinergi untuk menuju perikanan budidaya yang kuat dan berkelanjutan melalui program industrialisasi perikanan budidaya berbasis ekonomi biru,” tegasnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
