Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
1. Jokowi tegaskan Indonesia masih kaji keikutsertaan jadi anggota BRICS
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia masih mengkaji dan mempertimbangkan keikutsertaan menjadi anggota aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa).
"Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa," kata Jokowi usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis, sebagaimana tayangan video yang diunggah Sekretariat Presiden.
Selengkapnya baca di sini.
2. Jokowi sampaikan komitmen RI wujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia akan mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika melalui desain besar pembangunan lima tahun ke depan yang sedang digarap.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan persnya setelah melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Samia Suluhu Hassan di Dar Es Salaam State House, Tanzania, pada Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
3. Mendagri terbitkan instruksi pengendalian polusi udara di Jabodetabek
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek.
Inmendagri ini memuat beberapa hal pokok yang perlu dilakukan Kepala Daerah, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota se-Jabodetabek, meliputi sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau, serta pengendalian pengelolaan limbah industri.
Selengkapnya baca di sini.
4. Budiman Sudjatmiko benarkan terima surat pemecatan sebagai kader PDIP
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengaku telah menerima surat pemecatan sebagai kader PDI Perjuangan.
"Benar sudah saya terima (surat pemecatan PDIP). Tadi pukul 20.00 WIB saya menerimanya," ujar Budiman saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis malam.
Selengkapnya baca di sini.
5. Komisi II dan Pemerintah setujui pembentukan Panja revisi UU IKN
Komisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) atau revisi UU IKN.
"Apakah kita bisa menyetujui dan mengesahkan pembentukan Panja ini?" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat kerja bersama Pemerintah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
