BKKBN raih penghargaan transaksi elektronik klaster K/L negara

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihandoyo memberikan apresiasi penuh terhadap BKKBN, karena sudah turut berkontribusi dalam memproses pengadaan secara digital dalam hal pembelian melalui katalog LKPP.

"Selamat kepada BKKBN sudah mencapai urutan kedua dari kategori persentase realisasi e-purchasing terhadap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2023,” kata Yulianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan ajang yang pertama kali diadakan.

Diketahui, ruang lingkup instansi yang dinilai dalam penghargaan tersebut mencakup seluruh Kementerian/Lembaga. Yulianto juga menekankan bahwa penilaian ini bersifat transparan.

"Publik, termasuk BKKBN juga bisa melihat berapa RUP-nya, kemudian berapa transaksi di katalognya. Kita punya dashboardnya, bisa dibuka di laman website LKPP Big Box,” ujar Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP tersebut.

Menurut Yulianto, setiap Kementerian/Lembaga sudah memasukkan Rencana Umum Pengadaannya serta terpantau jumlah yang sudah dieksekusi melalui proses e-purchasing katalog.

“Saya berharap, BKKBN ke depannya bisa lebih baik lagi dalam berbelanja melalui e-purchasing katalog, sekaligus memperhatikan barang-barang Produk dalam negeri,” kata Yulianto.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga, dan Protokol BKKBN Muhamad Arfan yang hadir menerima piagam dan plakat penghargaan mewakili Sekretaris Utama berterima kasih kepada LKPP yang selama ini sangat membantu dalam proses pengadaan di BKKBN.

“Ke depan, BKKBN, Insyaallah akan bersemangat untuk lebih baik lagi dalam memproses pengadaan sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Arfan.

Dirinya juga berharap kerjasama BKKBN dan LKPP akan mengeluarkan hasil yang lebih optimal.

Berdasarkan data dari LKPP, dalam penyelenggaraan e-Purchasing Awards Tahun Anggaran 2023, hingga semester pertama Tahun Anggaran 2023, BKKBN telah mencapai sebesar 32,06 persen dari total Rencana Umum Pengadaan di e-Katalog sektoral.

BKKBN juga terus berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam meningkatkan P3DN di lingkungan BKKBN, telah dituangkan melalui Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sebagai Upaya Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Sebagai langkah nyata, BKKBN telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan BKKBN melalui Kepka Nomor 228/KEP/B5/2022 yang diketuai oleh Sekretaris Utama.

Baca juga: Kepala BKKBN: Investasi modal manusia dimulai dari 1.000 HPK

Baca juga: LKPP: target 5 juta produk tayang di e-katalog terlampaui di Juni 2023

Baca juga: BKKBN: Percepat serap anggaran BOKB dan BKB Kit untuk audit stunting