"Apakah dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR RI?" kata Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi II usul masa pengabdian jadi dasar seleksi PPPK
Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna DPR.
Sebelumnya, dia meminta perwakilan sembilan fraksi di parlemen untuk terlebih dahulu menyampaikan pendapat fraksinya secara tertulis kepada pimpinan dewan. "Untuk menyingkat waktu kita sepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan," ucapnya.
Baca juga: Wakil Ketua DPR sebut RUU Desa diparipurnakan pada pekan depan
Ke-27 RUU tentang Kabupaten/Kota yang diajukan Komisi II DPR itu terdiri dari wilayah di Provinsi Aceh, yaitu Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Selatan.
Kemudian di wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu Binjai, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Medan, Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Sibolga, dan Kabupaten Nias.
Baca juga: Anggota DPR usul kepala desa kelola dana desa
Lalu di Provinsi Bangka Belitung ada tiga kabupaten/kota, yakni Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung.
Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR daftar hadir Rapat Paripurna DPR Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 itu ditandatangani 329 anggota dari total 575 anggota DPR.
Baca juga: BPK usul tambahan anggaran Rp2,71 triliun untuk tahun 2024
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
