"Saat ini sudah terdapat 118 kabupaten/kota di Indonesia yang meringankan atau membebaskan BPHTB," ujar Hadi di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin.
Hadi berharap, ke depannya terdapat semakin banyak kabupaten/kota yang membebaskan atau membebaskan BPHTB bagi penerima program PTSL.
"Dengan memberikan keringanan atau pembebasan BPHTB, pemerintah daerah tidak akan kehilangan pemasukan, namun sebaliknya akan menambah volume layanan pertanahan seperti Peralihan Hak, Hak Tanggungan, serta meningkatkan pendapatan daerah," katanya.
Dia juga menambahkan bahwa membebaskan BPHTB merupakan suatu terobosan.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi program revolusioner yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Program tersebut dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun 2017 dan telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat di penjuru Indonesia.
Sebelum adanya program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Namun melalui Program PTSL, penerbitan sertifikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertifikat per tahun.
Sebagai informasi,sertifikasi program PTSL bertujuan untuk percepatan pemberian dalam kepastian hukum, dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, cepat, lancar, aman, adil dan merata, serta terbuka dan akuntabel.
Selain kepastian hukum, PTSL juga memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi yang terjadi lantaran masyarakat menggunakan sertifikat tanahnya untuk modal usaha.
Masyarakat dapat membuka usaha atau melanjutkan UMKM-nya dengan mengagunkan sertifikat tanah ke perbankan.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan 10.668 sertifikat untuk warga Kepri
Baca juga: Menteri ATR: Pengukuran tanah berkualitas kunci capai target PTSL
Baca juga: Menteri ATR minta pemberian sertifikat ke nelayan Wakatobi dilanjutkan
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
