"Rekomendasi yang pertama, Hipmi mendorong pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor agar tidak kalah dari negara tetangga Vietnam," ujar Fathul dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pasalnya, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan ekspor hasil perikanan mencapai 7,66 miliar dolar AS atau lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 yang mencapai 6,4 miliar dolar AS untuk 1 juta ton ikan.
Meski demikian, menurutnya target itu masih di bawah ekspor seafood Vietnam yang mencapai sebesar 11 miliar dolar AS pada tahun 2022.
Karenanya dia meminta keberpihakan pemerintah di sektor permodalan kepada pelaku UMKM, terlebih Presiden Jokowi telah menargetkan kredit usaha rakyat (KUR) terserap sebesar Rp460 triliun dengan bunga 6 persen.
“Rekomendasi kedua, yaitu alokasi KUR sektor kelautan dan perikanan untuk anggota Hipmi skala UMKM seluruh Indonesia,"ujarnya.
Rekomendasi yang ketiga, pihaknya mendorong peningkatan efisiensi jaringan logistik nasional. Instrumennya dapat dilakukan melalui kerja sama pengelolaan pelabuhan dan pergudangan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Hipmi.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kegiatan reklamasi pantai dan pulau sehingga hasil laut berlimpah dan berkelanjutan.
"Kelima, Hipmi mendorong agar kebijakan terkait kegiatan reklamasi pantai maupun pulau yang berkelanjutan dan memperhatikan ekologi dapat diberikan ruang oleh Pemerintah Pusat karena berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru," pungkasnya.
Baca juga: Presiden Jokowi soroti banyak menteri kabinetnya dari Hipmi
Baca juga: BPP Hipmi nyatakan kesiapan bantu wujudkan agenda Indonesia Emas 2045
Baca juga: Hipmi ajak OJK kolaborasi agar pelaku UMKM naik kelas
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
