Kita bisa bersama-sama mengajukan penguatan regulasi untuk mendukung literasi keuangan dan memperkuat bisnis ultra mikro dan UMKMJakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso merekomendasikan negara-negara ASEAN untuk memperkuat regulasi yang dapat mendorong literasi keuangan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan.
“Kita bisa bersama-sama mengajukan penguatan regulasi untuk mendukung literasi keuangan dan memperkuat bisnis ultra mikro dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Sunarso dalam sesi pleno Forum ASEAN-Indo-Pasifik (AIPF) di Jakarta, Selasa.
Rekomendasi tersebut berangkat dari kondisi ultra mikro dan UMKM di Indonesia. Sunarso mencontohkan, dari 65 juta pelaku usaha segmen ultra mikro pada 2019, terdapat 14 juta pelaku usaha yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan, baik dari lembaga formal maupun nonformal.
Menurut Sunarso, kondisi itu disebabkan rendahnya literasi keuangan di segmen ultra mikro dan UMKM.
Namun, lanjut Sunarso, BRI melihat adanya tren penggunaan platform digital di kalangan nasabah ultra mikro dan UMKM. Menimbang tren tersebut, BRI berinisiatif untuk menerapkan layanan keuangan hibrida yang mengkombinasikan layanan fisik dengan kemampuan digital perseroan.
Baca juga: Transformasi digital dan pembiayaan inovatif siasat BRI dongkrak UMKM
Baca juga: Pejabat dan pakar sebut proyek BRI beri manfaat bagi ekonomi ASEAN
Inisiatif itu diwujudkan melalui layanan agen BRILink. BRI mencatatkan jumlah agen BRILink mencapai 666 ribu agen. Dengan sumber daya tersebut, layanan dari agen BRILink berkontribusi sekitar Rp1.300 triliun terhadap total transaksi setiap tahunnya.
Sunarso meyakini capaian tersebut mengindikasikan adanya dampak positif terhadap tingkat inklusi keuangan di segmen ultra mikro dan UMKM.
“Kami ingin memberikan dampak terhadap pemerataan akses keuangan, khususnya di segmen ultra mikro. Kami terus memperkuat posisi kami sebagai salah satu bank pembiayaan mikro terbesar di dunia dan berharap dapat memberikan dampak bagi kawasan ASEAN dan juga negara lainnya,” ujar Sunarso.
AIPF merupakan bagian dari kepemimpinan Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023. AIPF berfungsi sebagai platform untuk dialog yang konstruktif serta mendorong kolaborasi yang inklusif dan konkret antara badan usaha milik negara dan swasta.
Diskusi pada AIPF akan mencakup tiga fokus utama, yaitu infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh, pembayaran berkelanjutan yang inovatif, serta transformasi digital inklusif dan ekonomi kreatif.
Penyelenggaraan AIPF adalah implementasi nyata dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN pada 2019.
Inisiatif AOIP sendiri bertujuan untuk memperkuat arsitektur regional yang inklusif, mendorong kolaborasi, memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, dan menangkap peluang yang ada di kawasan Indo-Pasifik.
Baca juga: BRI jadi bank persepsi retribusi turis asing di Bali
Baca juga: BRI buat aturan kriteria nasabah terkait rencana hapus kredit UMKM
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
