Komisi XI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran BPS sebesar Rp4,69 triliun
Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI menyetujui total pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp4,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024.

“Komisi XI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran BPS sebesar Rp4,69 triliun," kata Pimpinan Rapat Komisi XI Fathan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan BPS dan LKPP di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Komisi XI DPR RI juga mendukung usulan penambahan pagu anggaran BPS sebesar Rp764,8 miliar yang dianggap selaras dengan program-program prioritas.

Plt Kepala BPS Amalia menilai, BPS perlu menambah pagu anggarannya karena alokasi anggaran yang turun 18,07 persen dibandingkan rancangan awal yang diusulkan BPS senilai Rp5,72 triliun.

“Namun demikian, karena kami memperoleh pemotongan anggaran sehingga berdampak pada beberapa kegiatan statistik untuk mendukung prioritas nasional ini belum dapat dialokasikan anggaran, seperti pendataan statistik akan kami luncurkan,” ujar Amalia.

Sebelum diputuskan jumlah penambahan pagu anggaran tersebut, Komisi XI DPR RI meminta BPS untuk mendiskusikan kembali jumlah penambahan pagu melalui pertemuan tiga pihak atau trilateral meeting dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kita mendukung, tapi bagaimana jumlahnya, dan segala macamnya, itu trilateral meeting yang menentukan,” ujar Pimpinan Rapat Komisi XI DPR RI Fathan.

Adapun rincian dari pagu anggaran BPS berdasarkan program dan fungsinya yaitu yang pertama, Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik senilai Rp1,37 triliun. Kemudian kedua, Dukungan Manajemen yang ditetapkan senilai Rp3,31 triliun.

Lebih lanjut, Fathan menjelaskan BPS dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan belanja pada 2024 akan diarahkan secara optimal untuk yang pertama, memastikan keberlanjutan Sensus Pertanian, persiapan Sensus Ekonomi 2026, dan kegiatan statistik lainnya, menghasilkan data yang berkualtias serta melakukan sosialisasi pelaksanaan.

Kedua, meningkatkan kualitas penyediaan data statistik untuk para pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat menjadi rujukan yang kredibel stakeholder, pengambil kebijakan.

Serta yang ketiga, memastikan kualtias belanja tahun 2024 yang ditunjukkan dengan peningkatan hasil dan kinerja.

Baca juga: Ekonom prediksi inflasi turun di kisaran 3,00 persen hingga akhir 2023
Baca juga: Kesejahteraan petani Kaltim makin menguat dengan NTP 125,95

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023