Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut dari 11 dokumen itu, ada tujuh deklarasi yang antara lain terkait langsung dengan peningkatan ekonomi, pengembangan komunitas ASEAN, serta peningkatan pembangunan di kawasan.
Dokumen pertama yang diadopsi oleh para pemimpin adalah ASEAN Concord ke-4 sebagai fondasi penyusunan Visi ASEAN 2045. Kedua adalah deklarasi tentang dialog hak-hak kemanusiaan ASEAN, yang pertama kali tercapai pada keketuaan Indonesia tahun ini.
“Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi hak asasi manusia. Oleh karena itu kita ingin agar Dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler,” kata Retno kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ketiga adalah deklarasi tentang pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan untuk komunitas ASEAN yang tangguh. Deklarasi itu pada intinya adalah mendorong partisipasi masyarakat ASEAN secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas dalam pembangunan.
Keempat adalah deklarasi tentang perlindungan dan pendidikan anak di Asia Tenggara, yang menunjukkan tekad ASEAN untuk memulai pendidikan sejak dini.
Selanjutnya, para pemimpin ASEAN juga mengadopsi deklarasi tentang kesetaraan gender dan pembangunan keluarga, deklarasi tentang ketahanan berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan dan nutrisi dalam respons terhadap krisis, serta tentang ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan.
Pertemuan di Jakarta juga menghasilkan pernyataan Bersama ASEAN tentang Perubahan Iklim menuju Konferensi Para Pihak ke-28 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC COP-28) yang di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir November 2023.
Dokumen ini merupakan komitmen ASEAN terhadap UNFCC dan Perjanjian Paris dalam mengatasi perubahan iklim.
Para pemimpin juga menyepakati dokumen pernyataan terkait perkembangan digital perjanjian kerangka ekonomi (DEFA) dan kerangka ekonomi biru ASEAN.
“Kerangka ekonomi biru ini merupakan hal yang baru. Jadi ada pengakuan bahwa ekonomi biru merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan,” kata Retno.
Selain itu, Indonesia pada tahun ini juga mengembangkan agenda maritim, antara lain disepakatinya ASEAN Maritime Outlook, kemudian menjadikan pertemuan Forum Maritim ASEAN sebagai pertemuan tahunan.
Pertemuan pada KTT ke-43 ASEAN 2023 tersebut juga menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi tata perilaku (Code of Conduct/COC) di Laut China Selatan.
Sementara itu, pada sesi retreat, para pemimpin ASEAN mengesahkan satu dokumen tentang peninjauan dan keputusan pemimpin ASEAN tentang implementasi Konsensus Lima Poin dalam menyelesaikan krisis Myanmar.
Dokumen tersebut menyatakan antara lain bahwa Konsensus Lima Poin akan tetap menjadi rujukan bagi ASEAN dalam menyelesaikan konflik di Myanmar, dan Myanmar tidak diizinkan untuk memimpin blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.
Baca juga: ASEAN sepakat Konsensus Lima Poin tetap jadi rujukan untuk Myanmar
Baca juga: AMMTC Ke-17 hasilkan empat deklarasi tangani kejahatan transnasional
Baca juga: Deklarasi ASEAN akan jadi rujukan dalam penanganan TPPO
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
