...dilaporkan bahwa PLTU Suralaya bukan sumber polusi di Jakarta.Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai tata kelola operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Banten telah sesuai dengan aturan sehingga mampu meminimalisir emisi karbon yang dikeluarkan.
”Dari hasil kunjungan, kami melihat pembangkit ini (Suralaya) telah memenuhi kaidah yang diidealkan. Angka emisi masih di bawah standar baku mutu. Kemudian dibuktikan juga dengan adanya penghargaan proper emas dan penghargaan internasional,” kata Sugeng dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu.
Sugeng, yang telah mengunjungi PLTU Surayala bersama Komisi VII DPR RI pada Jumat (1/9), menambahkan pembangkit listrik tersebut tidak menjadi penyebab utama polusi di Jakarta.
”Berdasarkan kondisi polusi Jakarta yang belum berubah setelah beberapa hari PLTU Suralaya mengurangi operasinya, dan dari paparan yang dilakukan oleh Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Prof Puji Lestari yang menghitung dampak polusi dari PLTU, dilaporkan bahwa PLTU Suralaya bukan sumber polusi di Jakarta,” ujar Sugeng.
Meskipun demikian, menurut Sugeng, transisi energi untuk mencapai nol emisi karbon (net zero mission/NZE) 2060 harus terus berjalan demi menghadirkan listrik yang lebih ramah lingkungan.
”Sebagaimana bangsa yang meneken Paris Agreement dan penurunan emisi mencapai NZE di 2060, kita siapkan energi untuk masyarakat guna menumbuhkan ekonomi, namun energinya harus clean dan renewable, ini penting sekali untuk merawat bumi ini agar lestari,” ujar Sugeng.
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Adi Lumakso menjelaskan, dalam mengoperasikan pembangkit, PLN menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). Terutama melalui pemanfaatan teknologi baru untuk menekan emisi gas buang pembangkit yang berbasis batu bara.
“Selama PLTU beroperasi, kami selalu berupaya menekan emisinya semaksimal mungkin menggunakan berbagai teknologi termutakhir. Emisinya juga dimonitor secara realtime dan terhubung langsung dengan dashboard di Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Adi pula.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan operasional PLTU Suralaya telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Pihaknya bahkan melakukan pengurangan operasional PLTU saat awal disebut sebagai kontributor polusi Jakarta.
“Sejak 28 Agustus, PLN mengurangi operasional PLTU Suralaya sebanyak 4 unit atau sebesar 1.600 megawatt (MW), tapi kita ketahui polusi di Jakarta justru semakin tinggi,” katanya lagi.
Edwin menjelaskan pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk terus menurunkan emisi dari operasional pembangkitnya.
Salah satunya dengan penggunaan teknologi Electrostatic Precipitator (ESP) yang akan menyaring debu sisa pembakaran sampai ukuran terkecil di bawah 2 mikrometer dan Flue Gas Desulphurization (FGD) untuk mengendalikan polutan NOx dan SOx.
”Di sisi pengawasan emisi, PLTU Suralaya telah dilengkapi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memastikan emisi gas buang dari operasional tetap di bawah ambang batas yang ditentukan. Di sini bisa dilihat, PLN menerapkan sistem digital untuk mengelola seluruh pembangkit kami. Monitoring sistem pembangkit membuat operasional semakin efektif dan efisien,” ujar Edwin.
Berkat berbagai upaya tersebut, PLN mendapatkan tujuh penghargaan dalam ASEAN Energy Award 2023. Pembangkit lain yang mendapatkan penghargaan serupa ialah PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Paiton, PLTU Jeranjang, dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Gunung Wugul.
“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan nasional dan internasional, serta menjadi bukti bahwa dalam menjalankan operasional pembangkit PLN sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan menjalankan seluruh parameter pembangkit yang efisien, andal dan ramah lingkungan,” kata Edwin pula.
Baca juga: BMKG: kecil kemungkinan PLTU Suralaya turunkan kualitas udara Jakarta
Baca juga: KLHK pastikan mitigasi dilakukan terkait masalah debu PLTU Suralaya
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
