Tiga poin yang dimaksud yakni memastikan tahapan dan penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan aman dan damai, menjaga laju inflasi, dan penanganan kekerdilan pada anak.
Baca juga: Pj Gubenur Sulsel diharap bersinergi tuntaskan program pembangunan
"Ada tiga hal instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera dilakukan selama bertugas di antaranya menjaga pemerintahan kondusif serta memastikan laju ekonomi tetap stabil dan pencegahan stunting," katanya di hadapan para pejabat Eselon II dan Eselon III, ASN dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Selaku Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, kata dia, sesuai pasal 434 UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilu maka Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitasi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi pemilih.
Baca juga: DPRD Sulsel batal usulkan nama calon Pejabat Gubernur
Oleh karena itu, ia mengungkapkan, aparatur sipil negara maupun non ASN di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan untuk menjaga netralitas agar roda pemerintahan kondusif selama bertugas.
Meski demikian, agar proses Pemilu berlangsung baik, tentu ditunjang juga dengan kestabilan ekonomi di tengah kondisi perekonomian global tidak menentu, terlebih dalam menekan laju inflasi, serta sebagai tolak ukur proses demokrasi di Sulawesi Selatan lebih maju dan mapan.
Baca juga: Pembahasan usulan nama Pj Gubernur Sulsel di DPRD berlangsung alot
Tidak kalah penting, lanjut dia, Presiden Joko Widodo dalam setiap amanatnya selalu menekankan langkah - langkah konkrit pemerintah dalam upaya mencegah dan menurunkan angka kekerdilan pada anak.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
