Resiliensi adalah kapasitas suatu sistem untuk menghadapi gangguan/krisis/shock dan tetap dapat survive untuk mempertahankan fungsi dan kontrolnyPurwokerto (ANTARA) - Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang mengingatkan pentingnya pemerintah daerah mengukur tingkat resiliensi karena dari hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh BPK menunjukkan banyak permasalahan yang terjadi di pemda.
"Itu yang menguatkan pentingnya konsep resiliensi bagi pemerintah daerah," katanya saat menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Delapan Dimensi Resiliensi Pemerintah Daerah" di Auditorium Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat siang.
Orasi ilmiah yang menjelaskan pentingnya pemda untuk mengukur tingkat resiliensi itu dibacakan Pius saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap/Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah di Unsoed.
Baca juga: Unsoed kukuhkan Pius Lustrilanang sebagai Profesor Kehomatan
Ia juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kinerja pemda bisa dinilai tangguh dan kompeten jika mau berkomitmen membuat alat ukur yang diberi nama Electronic Resilience Assessment Tool atau E-RAT.
Menurut dia, alat tersebut untuk memfasilitasi lembaga/organisasi menilai dan mengukur tingkat ketahanan dari kinerja mereka di saat krisis, berdasarkan delapan dimensi penting ketahanan.
"Konsep resiliensi dalam konteks daerah telah ada sejak tahun 1970. Konsep ini awalnya menjelaskan tentang cara sistem daerah atau perkotaan dalam mengatasi stress/tekanan dan gangguan yang disebabkan oleh faktor eksternal, semula hanya disebabkan oleh alam, misalnya bencana alam," jelasnya.
Menurut dia, resiliensi didefinisikan sebagai ketahanan (persistensi) hubungan antarsubsistem di dalam sistem dan kemampuannya untuk menyerap shock atau krisis, bertahan dan kemudian bangkit untuk Berjaya.
Baca juga: Jokowi: Iriana terima tanda kehormatan atas pertimbangan Dewan Gelar
Dengan kata lain, kata dia, resiliensi adalah kapasitas suatu sistem untuk menghadapi gangguan/krisis/shock dan tetap dapat survive untuk mempertahankan fungsi dan kontrolnya.
Pius yang dikenal sebagai aktivis 98 itu mengatakan berdasarkan penelitian yang dia lakukan bersama tim, ditemukan ada delapan dimensi ketahanan, yaitu Risk Management Practice (praktik manajemen risiko), Leadership Capabilities (kemampuan kepemimpinan), Info Technology Capabilities (kemampuan teknologi informasi), Alliance Management Capabilities (kemampuan manajemenaliansi).
Selanjutnya, Strategic Formation Capabilities (kemampuan merumuskan strategi), New Product/Service Development Capabilities (kemampuan mengembangkan produk/layanan baru), Organizational Resilience (resiliensi organisasi), dan Organizational Financial Resilience (resiliensi keuangan organisasi).
"Alat ukur E-RAT dapat membantu memotret kondisi objektif yang ada di pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi dan dinamika perubahan yang dinamis menuju ketahanan survival pemerintah daerah," katanya.
Baca juga: Kemenhub gelar pembaretan warga kehormatan KPLP
Menurut dia, E-RAT juga menyediakan alat, akses ke pengetahuan, pemantauan, dan pelaporan yang akan mendukung pemerintah daerah mengurangi risiko dalam membangun ketahanan.
Adanya manfaat pengukuran ketahanan di tingkat pemda tersebut, kata dia, dapat membantu para kepala daerah dalam mengidentifikasi faktor risiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan komunitas di daerahnya.
Selain itu, lanjut dia, membantu pimpinan daerah memprioritaskan sumber daya dan investasi untuk membangun ketahanan yang lebih baik serta membantu pimpinan daerah melacak kemajuan dari waktu ke waktu dan mengevaluasi keefektifan upaya kebijakan dan kegiatan program yang sudah dilakukan.
"Prinsip delapan dimensi pengukuran resiliensi pemerintah daerah ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara," ungkapnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin terima gelar adat Kesultanan Tidore
Pius mengatakan hasil penerapan prinsip delapan dimensi pengukuran resiliensi tersebut di antaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekuatan pada Dimensi Leadership Capabilities serta terdapat dimensi yang perlu ditingkatkan berupa kemampuan teknologi informasi dan resiliensi keuangan organisasi.
Menurut dia, hasil pengukuran tersebut memberikan saran rekomendasi pilihan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kinerja dan daya resiliensinya.
"Jadi alat ukur E-RAT ini bukan hanya sekadar jargon saja, tapi sudah pernah diuji dan terbukti hasilnya sangat bermanfaat bagi para pemimpin di daerah," tegasnya.
Pius Lustrilanang dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan oleh Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq didampingi Ketua Senat Unsoed Prof Mas Yedi Sumaryadi.
Pengukuhan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Ketua BPK RI Isma Yatun, Menteri Pendidikan Kebudyaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca juga: Panglima TNI terima gelar kehormatan adat Dayak
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
