Integrasikan Data Kelautan dan Perikaan, KKP Gelar Forum Nasional DATISISKOM

     JAKARTA, 29/4 (ANTARA) -- Data kelautan dan perikanan yang dihasilkan selama ini banyak yang tidak seragam. Di mana setiap institusi memiliki proses bisnis, alur kerja, standar data dan quality control masing-masing, sehingga berdampak negatif terhadap pembangunan nasional.

     Peran data dan informasi dirasakan sangat penting dalam mendukung aktivitas pemerintahan dan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien di berbagai sektor. Tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam suatu sistem informasi nasional merupakan suatu kebutuhan nasional yang mendesak. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan penataan data dan informasi dengan Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy). Sehingga diharapkan dapat terwujud keseragaman data dengan referensi tunggal dalam penyediaan data informasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dari hulu sampai hilir. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, ketika membuka acara Forum Data, Statistik, Sistem Informasi dan Komunikasi (Datisiskom) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Surabaya (Minggu 28/04)

     Sjarief menegaskan, untuk mendukung kebijakan tersebut diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang erat dari seluruh institusi pemilik data dan informasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan pola ini sudah barang tentu akan memenuhi kebutuhan data dan informasi nasional yang terintegrasi. Sistem ini juga mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya sinergi data, standarisasi data dan informasi serta pola pikir yang sama dalam pengelolaan informasi di kementerian kelautan dan perikanan,guna terciptanya citra positif  kementerian kelautan dan perikanan. "Saya berharap, forum nasional ini melahirkan rekomendasi-rekomendasi demi terwujudnya sinergi data dan informasi pusat dan daerah guna integrasi sistem dan standarisasi data dalam rangka peningkatan citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya.

     Menurut Sjarief, hingga saat ini masih saja terjadi duplikasi data. Duplikasi data yang selama ini terjadi disebabkan adanya produksi data dasar atau tematik yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pola kerja seperti ini akan menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya dan komplikasi lainnya semisal konflik batas wilayah. Bahkan data yang dihasilkan institusi selama ini banyak yang tidak seragam. Dimana masing-masing institusi memiliki proses pengumpulan data, alur kerja, standar dan quality control sendiri. Sistem kerja seperti ini akan berdampak negatif terhadap data dan informasi secara nasional. Lebih ironis lagi, justru bisa berdampak pada pembangunan nasional. “Penyelenggaraan informasi data yang baik dan terkoordinasi dapat menghindarkan terjadinya duplikasi data,” katanya.

     Sjarief menambahkan, data dan sistem informasi serta komunikasi yang kita ketahui selama ini adalah bertujuan untuk menciptakan peningkatan citra positif kementerian kelautan dan perikanan. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa melakukan pengumpulan data tanpa dukungan dari seluruh aspek yang mendukung. Apalagi kesuksesan implementasi sinergi data dan informasi pusat dan daerah lingkup kementerian kelautan dan perikanan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dari semua pihak. “Keberhasilan seperti halnya tahun-tahun sebelumnya jangan hanya membuat kita bangga atau bahkan terlena sehingga lupa diri, tetapi hendaknya dapat menambah semangat baru untuk meningkatkan upaya ke arah yang lebih maju lagi.  Terutama dengan tindak langkah nyata seperti halnya yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu selama ini.” tegasnya.

     Ditambahkan, acara “Forum Data, Statistik, Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan”, dilaksanakan di Singgasana Hotel, Surabaya sejak Minggu 28 April dan berakhir Selasa, 30 April 2013. Forum selain dihadiri Para pejabat eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga akan hadir sebagai pembicara di antaranya dari Bappenas, Kominfo, Biro Pusat Statistik (BPS), serta Badan Informasi Geospasial.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)