"Kebijakan publik, termasuk kebijakan pada sektor pertanian harus dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Selain itu harus aplikatif, siapa yang akan melaksanakan dan sebagainya," kata Pastika di Denpasar, Selasa.
Pastika menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan kunjungan daerah pemilihan bertajuk Pertanian dan Pengelolaan Sampah di Bali yang bertempat di Agro Learning Center, Denpasar.
Diskusi yang dihadiri puluhan tokoh di bidang pertanian, persampahan, maupun pengusaha itu menghadirkan narasumber Rektor Universitas Dwijendra Dr Ir I Gede Sedana MSc, tokoh lingkungan Ir Ayu Widyasari dan dr IGN Rai Sutanegara.
Menurut Gubernur Bali periode 2008-2018 itu, urusan keberpihakan pada pertanian, masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pada pemerintah semata karena jika melihat dari porsi APBD sangat kecil.
Seperti halnya dalam Rancangan APBD Bali 2024, kata dia, alokasi anggaran pertanian dalam arti luas hanya 1,5 persen dari APBD. Alokasi tersebut juga sudah termasuk untuk gaji pegawai.
"Kita tidak bisa terlalu banyak berharap kepada Pemprov Bali karena kondisinya saat ini pemerintah daerah banyak utang dan potensi defisit tahun ini hingga Rp1,9 triliun," kata Pastika.
Pastika pun menyampaikan lontaran pertanyaan apakah Penjabat (Pj) Gubernur Bali boleh berutang melampaui masa jabatannya? Oleh karena itu, dia berharap agar Pj Gubernur berhati-hati dalam masa tugasnya memimpin Bali.
Di sisi lain, ia mendorong para aktivis maupun tokoh-tokoh LSM agar terus bekerja dengan tulus ikhlas untuk memberikan manfaat pada masyarakat, sambil ada gerakan untuk menekan pemerintah agar lebih berpihak pada petani.
Rektor Universitas Dwijendra Dr Ir I Gede Sedana MSc menambahkan sejauh ini banyak aturan terkait pertanian yang bagus, tetapi seringkali bagusnya hanya di atas kertas.
"Pertanian juga sering diwacanakan hanya di saat tahun-tahun politik. Jangan sampai pertanian menjadi sampahnya pembangunan," ujarnya.
Yang terpenting, lanjut Sedana, harus terus menguatkan mental petani karena sebagus apapun teknologinya tidak akan berhasil jika petaninya tidak siap.
"Lahan pertanian harus kita jaga dan pertanian juga harus diperhatikan nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Kita harus bersama-sama melindungi petani, kita tingkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.
Sedangkan tokoh lingkungan dr IGN Rai Sutanegara menyoroti seyogyanya pemimpin Bali dalam membuat kebijakan agar juga benar-benar memperhatikan budaya Bali.
Tokoh masyarakat I Putu Suasta mendorong para petani Bali agar lebih memilih memproduksi produk yang ramah lingkungan sehingga nilainya bisa naik.
"Kelompok sipil juga harus ditingkatkan daya tawarnya untuk mendesak pemerintah agar bisa lebih berpihak pada pertanian," katanya.
I Putu Gede Wira Kusuma dari Kadin Bali berpandangan generasi milenial menjadi tidak tertarik bertani karena hasilnya dilihat tidak menjanjikan. Padahal ada sejumlah komoditas yang mempunyai nilai jual tinggi dan berbagai teknologi yang dapat digunakan.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
