“Keperluan tambahan anggaran akan dialokasikan untuk mendukung diseminasi dan komunikasi publik Pemilu Damai 2024, literasi digital, dan penanganan konten negatif. Kemudian dukungan terhadap Ibu Kota Negara (IKN) baru,” kata Budi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (12/9), Budi mengatakan program transformasi digital menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam lima tahun terakhir. Beberapa program yang rutin dijalankan oleh Kementerian Kominfo adalah pembangunan untuk pemerataan infrastruktur digital, mendukung pemerintahan digital, serta menciptakan masyarakat digital.
Di samping itu, beragam komunikasi publik untuk menyukseskan acara-acara bertaraf internasional juga dihadirkan baik untuk masyarakat di ruang digital maupun secara langsung sebagai langkah menyukseskan program prioritas yang selaras dengan visi transformasi digital. Berkaca dari hal tersebut, Budi berpendapat penambahan anggaran diperlukan agar program-program tersebut bisa berjalan dengan lebih efektif.
Baca juga: Menkeu pastikan subsidi dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan
Salah satu fungsi pengajuan tambahan anggaran itu dialokasikan sebagai dukungan komunikasi publik acara-acara bertaraf internasional seperti Diseminasi World Water Forum 2024, Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024. Selain itu, Kementerian Kominfo juga akan mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Penyediaan TIK antara lain untuk penyediaan kapasitas satelit dan akses internet. Selanjutnya keperluan operational and maintenance infrastruktur TIK, tata kelola pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik dan OM PSRE Induk,” kata Budi menjelaskan.
Usulan penambahan anggaran menurut Budi penting agar Kemenkominfo juga bisa meningkatkan layanan publik yang dimiliki Kementerian tersebut. Beberapa di antaranya seperti pengembangan Laboratorium BBPPT, optimalisasi penyediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan publik, Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Pos dan Penyiaran.
Selanjutnya, dana itu juga digunakan untuk Perencanaan Strategis Universal Service Obligation (USO), pengadaan Digital Talent Scholarship (DTS), dan menguatkan Sistem Layanan Informasi Publik Integrasi Komisi Informasi Pusat.
“Secara total, alokasi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2024 mendatang, rinciannya terdiri dari rupiah murni sebesar Rp2,83 3 Triliun, PNBP Rp6,16 Triliun, PHLN sebesar Rp2,28 Miliar dan BLU sebesar Rp3,58 Triliun,” kata Budi.
Dia menegaskan Kemenkominfo berkomitmen untuk menjaga pengelolaan anggarannya bisa optimal dan akuntabel.
“Kita harus belanja yang lebih baik, lebih berkualitas, tepat sasaran dan bisa terukur dampaknya,” kata Menteri Budi.
Baca juga: Target penerimaan pajak RAPBN 2024 dinilai masih realistis
Baca juga: Kemenkominfo targetkan PNBP Rp25,58 triliun di 2024
Baca juga: PM Kominfo 3 tahun 2023 jadi respon perkuat ekosistem ekonomi digital
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023
