"Saya berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal untuk kesempatan dan kepercayaannya kepada saya, namun saya telah meminta dia untuk melepas saya dari tugas ini," kata utusan Volker Perthes di depan Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 2,5 tahun setelah menjabat tugas tersebut.
Angkatan bersenjata Sudan SAF yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat RSF mulai berperang pada April yang memicu krisis kemanusiaan.
Lebih dari sejuta orang telah mengungsi ke negara tetangga, menghindari kekerasan etnis dan seksual yang terjadi.
"Apa yang dimulai sebagai konflik antara dua formasi militer dapat berubah menjadi perang sipil besar-besaran," kata Perthes mengingatkan.
Perthes mengatakan kepada 15 anggota Dewan Keamanan bahwa "kecil keraguan atas siapa bertanggung jawab atas apa" dalam konflik tersebut.
"Seringkali pengeboman udara sembarangan dilakukan oleh mereka yang mempunyai angkatan udara, yaitu SAF. Kebanyakan dari kekerasan seksual, penjarahan dan pembunuhan terjadi di area yang dikuasai oleh RSF dan dilakukan atau ditoleransi oleh RSF dan sekutu mereka," paparnya dalam pertemuan dewan terakhirnya.
Perthes juga mengatakan kedua pihak secara sewenang-wenang menangkap, menahan dan "bahkan menyiksa warga sipil" dan ada juga laporan mengenai pembunuhan di luar hukum.
Perang di Sudan dimulai empat tahun setelah pemberontakan rakyat menggulingkan Presiden Omar al-Bashir. Ketegangan antara militer dan RSF, yang bergabung melakukan kudeta pada 2021, meledak menjadi pertikaian mengenai rencana mengintegrasikan pasukan mereka sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan sipil.
Walaupun beberapa negara telah berusaha memediasi, tidak ada yang berhasil menghentikan peperangan.
Burhan sebelumnya telah menunjukkan tidak setuju atas Perthes dan sebelum perang pecah, pendukung Bashir menggelar aksi protes di depan misi Perthes.
Sudan menyatakan Perthes sebagai persona non grata (tidak lagi diterima di negara tersebut) pada Juni. Perthes bekerja dari luar Sudan setelah itu. PBB pada saat itu menegaskan bahwa personel PBB tidak bisa dinyatakan sebagai persona non grata.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pemimpin militer Sudan bertolak ke Qatar bahas krisis negaranya
Baca juga: Konflik Sudan sebabkan 4,8 juta warga sipil mengungsi
Baca juga: PBB prihatin pertempuran kembali pecah di Sudan
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
