Sudah disepakati bahwa pembangunan jalan Tol Trans Sumatera menunggu selesainya penyempurnaan PP,"
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memastikan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tetap terlaksana, namun masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol, termasuk Perpres penugasan BUMN PT Hutama Karya sebagai wakil pemerintah untuk membangun jalan tol tersebut.

"Sudah disepakati bahwa pembangunan jalan Tol Trans Sumatera menunggu selesainya penyempurnaan PP," kata Dahlan, usai mengikuti Rapat Koordinasi Jalan Tol Sumatera dengan Menko Perekonomian di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Selain Menko Perekomomian Hatta Rajasa dan Dahlan Iskan, juga hadir Menteri PU Djoko Kirmanto, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Achmad Ghani Ghazaly.

Menurut Dahlan, revisi PP meliputi aturan yang memungkinkan BUMN dapat ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan jalan tol di tempat-tempat yang secara finansial sulit dibangun oleh swasta.

"Revisi juga untuk memastikan BUMN yang membangun proyek tersebut harus 100 persen sahamnya milik pemerintah," kata Dahlan.

Diketahui, pemerintah sudah menyiapkan PT Hutama Karya sebagai pihak yang membangun proyek jalan tol sepanjang 2.700 kilometer tersebut.

"Hutama Karya belum ditunjuk, namun akan diajukan kepada Presiden, karena merupakan satu-satunya BUMN Karya yang paling siap dan sahamnya masih 100 persen milik pemerintah. BUMN yang sudah merupakan perusahaan publik tidak diperbolehkan," ujar Dahlan.

Meski demikian ia menambahkan, dalam mengerjakan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tersebut HK dimungkinkan untuk membangun sendiri, dapat menggandeng perusahaan lain, dapat bekerjasama dengan membentuk konsorsium.

Ruas tol Trans Sumatera yang akan dibangun pemerintah melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini, terbagi menjadi empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol di Pulau Sumatera.

Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu melalui Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer (km), Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km), dan Medan-Banda Aceh (460 km).

Adapun perkiraan investasi pengerjaan empat koridor jalan tol itu mencapai sekitar Rp298 triliun.

Tiga koridor prioritas pembangunan, antara lain jalan Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km) dan Medan-Sibolga (175 km).

Terkait usulan Hutama Karya yang meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk menambah pembiayaan pembangunan proyek tersebut, Dahlan mengatakan masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Diusulkan sebesar Rp3 triliun, namun diharapkan mendapat persetujuan dalam pembahasan APBN-P," ujar Dahlan.
(R017/S025)

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013