Sangat jelas sikap kita terhadap subsidi, oleh karena itu saya mohon jangan lihat ini secara politik. BBM ini murni akan sehatkan ekonomi kita."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan perlunya perbaikan pada kondisi ekonomi, dengan segera memutuskan kebijakan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, untuk memberikan kepastian kepada para investor.

"Sangat jelas sikap kita terhadap subsidi, oleh karena itu saya mohon jangan lihat ini secara politik. BBM ini murni akan sehatkan ekonomi kita," katanya di Jakarta, Kamis.

Hatta mengakui keputusan yang berlarut-larut akan memberikan ketidakpastian bagi iklim investasi, namun pengelolaan subsidi energi yang memadai sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan.

"Ini harus dikelola dengan baik, kita bicaranya dari sisi ekonomi. Untuk sehatkan fiskal, kita berikan subsidi lebih adil dan memberikan perlindungan sosial serta penyerapan untuk infrastruktur," katanya.

Untuk itu, ia memaklumi apabila lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor`s merevisi outlook Indonesia dari positif menjadi stabil, karena belum jelasnya kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi.

"Kita lihat ini sinyal bahwa banyak yang harus diperbaiki, terutama fiskal dalam konteks subsidi. Padahal `market confidence` kita sedang tinggi, terlihat dari IHSG yang meningkat," kata Hatta.

Standard & Poor`s dalam rilis terbarunya menyatakan kebijakan yang tidak jelas dalam mendukung reformasi ekonomi serta kondisi eksternal yang belum memadai, telah mengurangi peluang peningkatan peringkat Indonesia dalam setahun mendatang.

Outlook stabil tersebut menyatakan pandangan bahwa kebijakan yang lemah dan tekanan eksternal mampu diimbangi dengan prospek pertumbuhan kuat, kebijakan fiskal yang konservatif dan pengelolaan utang memadai.

Selain itu, Indonesia masih memiliki kendala terkait terbatasnya sarana infrastruktur, serta ketidakpastian hukum dan hambatan birokrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang potensial tidak pernah tercapai dan target pengurangan tingkat kemiskinan terganggu.

Namun, Standard & Poor`s menyebutkan Indonesia masih memiliki tingkat pengelolaan fiskal dan utang yang relatif terjaga, dengan perkiraan rasio utang terhadap PDB sebesar 22 persen pada 2013.

Dengan demikian, peringkat outlook Indonesia masih mungkin mengalami kenaikan dari penilaian stabil, apabila rasionalisasi kebijakan terkait subsidi dapat dilakukan dan kerentanan fiskal serta situasi eksternal yang membahayakan dapat berkurang.

Sebaliknya, apabila tekanan fiskal tidak dapat ditangani dengan respon kebijakan memadai maka peringkat akan makin turun, dan mengganggu reformasi struktural serta membahayakan prospek pertumbuhan ekonomi. (S034/A026)

Pewarta: Satyagraha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013