Pada intinya yang dipahami adalah pemerintah Inggris maupun oposisi di Parlemen Inggris tidak mendukung hal (gerakan separatis-red) tersebut,Probolinggo (ANTARA Nws) - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri akan memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia guna mengetahui mengenai adanya informasi pembukaan "kantor" Organisasi Papua Merdeka di Kota Oxford Inggris.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada ANTARA di Probolinggo, di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Menlu Marty Natalegawa telah menyampaikan informasi tersebut kepada Presiden.
Selanjutnya Menlu akan memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia guna mengetahui lebih jauh atas informasi tersebut.
"Pada intinya yang dipahami adalah pemerintah Inggris maupun oposisi di Parlemen Inggris tidak mendukung hal (gerakan separatis-red) tersebut," kata Julian.
Sementara itu terkait dengan adanya kalangan yang meminta agar Presiden Yudhoyono mengembalikan gelar kehormatan pemerintah Inggris yang diterima Presiden beberapa waktu lalu, Julian mengatakan hal itu tidak relevan dengan kasus yang terjadi di Oxford.
"Penghargaan itu merupakan penghargaan pemerintah Inggris kepada Presiden dan juga bangsa Indonesia, sehingga tidak relevan dengan hal ini bila ada permintaan tersebut," katanya.
Ia mengatakan pemerintah Inggris dan oposisi di Parlemen Inggris pun tidak mendukung gerakan separatis tersebut.
Sebelumnya, dalam pernyataannya di Jakarta Jumat (3/5) Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan bahwa Inggris dan pemerintah Inggris tidak mendukung keberadaan `kantor pusat` Papua Merdeka di Oxford, Inggris.
"Itu pemberitaan itu sepihak dari "Free Papua Campaign" di mana mereka buka `kantor pusat` di Oxford, Inggris," katanya.
Ia memaparkan, dalam berita yang ada, acara pembukaan `kantor` itu dihadiri oleh Lord Mayor Oxford dan Andrew Smith seorang pejabat setempat.
Menko Polhukam mengatakan selama ini, lanjutnya, memang kegiatan mereka fokusnya di kota Oxford. Namun mereka sekarang menggambarkannya sebagai `kantor` di Oxford.
"Selama ini kegiatan tersebut sama sekali tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan Oposisi di Parlemen, karena secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua," kata Djoko.
Djoko mentakan guna mempertegas sikap pemerintah Inggris yang selama ini mendukung NKRI, Menlu akan panggil Dubes Inggris di Jakarta.
"Semua langkah kita lakukan untuk kedaulatan kita NKRI," katanya.
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2013
