"Intinya kita naikkan kelas para UMKM ini. Dari yang tadinya cuma offline (luring) kita dorong juga adopsi sistem online (daring) dan dua hal ini dipadukan. Bahwa memang belum semua bisa maka dari itu kita harus dorong dengan beragam program seperti edukasi digital," kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong dalam diskusi daring bertajuk "Nasib UMKM di Tengah Gemerlap Social Commerce", Sabtu.
Selain menyiapkan aturan terkait perdagangan digital yang melindungi UMKM, Kemenkominfo juga menyiapkan program lain seperti pembekalan kecakapan digital untuk UMKM go online, hingga menyiapkan beragam kolaborasi dengan industri.
Adapun untuk edukasi digital dilakukan agar para UMKM bisa mahir memanfaatkan konektivitas digital, Usman mencontohkan salah satu program edukasi dan literasi digital yang dihadirkan Kemenkominfo adalah program Transformasi 4.0 untuk UMKM, yang menargetkan 30 juta peserta. Kementerian berharap setelah teredukasi, para pelaku UMKM bisa lebih mahir dan mampu menggunakan fitur-fitur di platform digital untuk memasarkan produk dan memperluas jangkauan pasarnya.
Baca juga: Praktisi bagikan kiat agar UMKM raih performa tinggi di live commerce
Dari sisi lain, kolaborasi dengan industri perdagangan digital seperti dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) juga turut dilakukan untuk meningkatkan eksistensi produk-produk dari UMKM dalam negeri.
Kolaborasi itu bisa dilihat langsung di berbagai platform digital, contohnya keberadaan halaman-halaman khusus yang didedikasikan untuk produk-produk buatan lokal "Bangga Buatan Indonesia".
"Ada halaman khusus di e-commerce seperti itu khusus untuk produk buatan UMKM Indonesia, ya, memang ada karena kita kerja sama dengan asosiasi e-commerce," ujar Usman.
Dia mengatakan Pemerintah terus mendorong lebih banyak pembangunan infrastruktur digital sehingga konektivitas internet bisa semakin merata dan lebih mudah diakses oleh masyarakat termasuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan mulai dari membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G hingga mengajak para penyelenggara telekomunikasi untuk bisa memperluas jangkauan layanannya ke berbagai daerah di Indonesia supaya keberadaan infrastruktur digital merata.
Dari sisi regulasi, Pemerintah saat ini tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 yang berkaitan dengan perdagangan digital.
Salah satu topik yang dibahas dalam revisi itu mencakup juga tren social commerce yang akhir-akhir ini menuai pro-kontra di masyarakat karena dianggap menjadi ancaman bagi pelaku UMKM, khususnya yang hanya berdagang secara langsung dan tidak mengadopsi layanan digital.
Baca juga: Kemenkominfo terapkan tiga pendekatan percepat digitalisasi UMKM
Baca juga: Kominfo pantau perkembangan regulasi perdagangan di TikTok
Baca juga: idEA sarankan ada uji publik aturan "social commerce" sebelum disahkan
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023
