Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim cadangan beras Jawa Barat aman di tengah terjadinya musim kemarau yang menyebabkan kekeringan di Jawa Barat masih terjadi.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan walau cadangan beras terbilang aman, namun pihaknya akan melakukan Gelar Pangan Murah (GPM) dalam usaha mengendalikan harga.
"Cadangan beras aman untuk Provinsi Jawa Barat. Dan untuk mengatasi kenaikan harga beras, kami mengadakan gelar pangan murah," kata Bey Machmudin selepas rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Gedung Sate, Bandung, Senin.
Berdasarkan data yang diterima, di Jawa Barat, gelar pangan murah itu telah dilaksanakan di 27 kabupaten kota sebanyak 57 kali sejak Januari sampai Agustus 2023, dan GPM oleh kabupaten/kota telah dilakukan sebanyak 273 kali.
Untuk September sampai Desember 2023, gelar pangan murah provinsi akan dilaksanakan 32 kali, dan kabupaten/kota akan melaksanakan 101 kali.
Baca juga: Bulog Sultra jamin ketersediaan stok beras aman hingga Desember 2023
Selain itu, akan dilakukan juga penyaluran bantuan beras bagi 4,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan masing-masingnya 10 kg; penyaluran bantuan pangan untuk 410.691 keluarga rawan stunting (KRS); serta penambahan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sebanyak 600 ton.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jawa Barat Muhammad Attar Rizal mengungkapkan saat ini stok beras yang ada di Bulog Jabar yaitu 133.000 ton yang cukup untuk digunakan selama tiga hingga empat bulan ke depan dengan kebutuhan 42 ton per bulan.
"Dan ini terus kita topup (dengan target 32 ribu ton), nanti akan masuk lagi dari luar negeri dan akan kita topup lagi kalau ada panen raya," ujar Attar di lokasi yang sama.
Lebih lanjut, Attar mengungkapkan saat ini tingkat produktivitas pertanian menurun akibat kekeringan yang melanda sampai 18 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat imbas badai panas El Nino, bahkan sentra produksi beras yang ada di Jawa Barat dan Nasional mengalami penurunan.
"Artinya yang pertama produksi menurun akibat kekeringan. Yang kedua harga, kalau serapan di PSO tetep itu patokannya. Kalau produktivitas itu biasanya 6-7 ton per hektar, sekarang hanya sampai 3-4 ton per hektar," tuturnya.
Baca juga: Mendag pastikan kesulitan impor beras tak jadi kendala
Attar memastikan pihaknya tetap memprioritaskan penyerapan beras dari petani (PSO) sebagai bentuk kewajiban Bulog untuk menyerap hasil pertanian dari petani lokal di Jawa Barat.
"Kalau memang harganya masuk untuk PSO, kita masukan untuk cadangan beras pemerintah. Kalau tidak, kita akan ambil dari sisi lain sisi bisnisnya. Intinya tetap kita serap, serapan tertinggi ada di Jawa Barat, itu sudah ada 204.000 ton dari target 302.000," tuturnya.
Sebelumnya, diberitakan ANTARA, harga-harga berbagai bahan pokok di pasaran, termasuk di Jawa Barat telah mengalami kenaikan imbas dari kekeringan yang terjadi.
Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kekeringan imbas dari El Nino akan terjadi di Indonesia sampai November 2023.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan walau cadangan beras terbilang aman, namun pihaknya akan melakukan Gelar Pangan Murah (GPM) dalam usaha mengendalikan harga.
"Cadangan beras aman untuk Provinsi Jawa Barat. Dan untuk mengatasi kenaikan harga beras, kami mengadakan gelar pangan murah," kata Bey Machmudin selepas rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Gedung Sate, Bandung, Senin.
Berdasarkan data yang diterima, di Jawa Barat, gelar pangan murah itu telah dilaksanakan di 27 kabupaten kota sebanyak 57 kali sejak Januari sampai Agustus 2023, dan GPM oleh kabupaten/kota telah dilakukan sebanyak 273 kali.
Untuk September sampai Desember 2023, gelar pangan murah provinsi akan dilaksanakan 32 kali, dan kabupaten/kota akan melaksanakan 101 kali.
Baca juga: Bulog Sultra jamin ketersediaan stok beras aman hingga Desember 2023
Selain itu, akan dilakukan juga penyaluran bantuan beras bagi 4,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan masing-masingnya 10 kg; penyaluran bantuan pangan untuk 410.691 keluarga rawan stunting (KRS); serta penambahan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sebanyak 600 ton.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jawa Barat Muhammad Attar Rizal mengungkapkan saat ini stok beras yang ada di Bulog Jabar yaitu 133.000 ton yang cukup untuk digunakan selama tiga hingga empat bulan ke depan dengan kebutuhan 42 ton per bulan.
"Dan ini terus kita topup (dengan target 32 ribu ton), nanti akan masuk lagi dari luar negeri dan akan kita topup lagi kalau ada panen raya," ujar Attar di lokasi yang sama.
Lebih lanjut, Attar mengungkapkan saat ini tingkat produktivitas pertanian menurun akibat kekeringan yang melanda sampai 18 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat imbas badai panas El Nino, bahkan sentra produksi beras yang ada di Jawa Barat dan Nasional mengalami penurunan.
"Artinya yang pertama produksi menurun akibat kekeringan. Yang kedua harga, kalau serapan di PSO tetep itu patokannya. Kalau produktivitas itu biasanya 6-7 ton per hektar, sekarang hanya sampai 3-4 ton per hektar," tuturnya.
Baca juga: Mendag pastikan kesulitan impor beras tak jadi kendala
Attar memastikan pihaknya tetap memprioritaskan penyerapan beras dari petani (PSO) sebagai bentuk kewajiban Bulog untuk menyerap hasil pertanian dari petani lokal di Jawa Barat.
"Kalau memang harganya masuk untuk PSO, kita masukan untuk cadangan beras pemerintah. Kalau tidak, kita akan ambil dari sisi lain sisi bisnisnya. Intinya tetap kita serap, serapan tertinggi ada di Jawa Barat, itu sudah ada 204.000 ton dari target 302.000," tuturnya.
Sebelumnya, diberitakan ANTARA, harga-harga berbagai bahan pokok di pasaran, termasuk di Jawa Barat telah mengalami kenaikan imbas dari kekeringan yang terjadi.
Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kekeringan imbas dari El Nino akan terjadi di Indonesia sampai November 2023.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
