langkah lainnya adalah peningkatan kualitas bahan bakar,Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut polusi udara di DKI Jakarta bisa ditekan melalui regulasi di bidang mutu emisi kendaraan dan penindakan.
“Saat ini spesifikasi di Indonesia yang dianjurkan adalah Euro 4. Kita harus ketat, terlebih teknologi juga tergantung dari jenis BBM. Beberapa negara bahkan sudah Euro 5 dan 6, kita juga akan menuju ke sana,” kata Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Transportasi Publik, Solusi Perangi Polusi”, Senin.
Ridho melanjutkan langkah lainnya adalah peningkatan kualitas bahan bakar, pengetatan baku mutu emisi kendaraan tipe lama, pengujian emisi berkala, hingga perluasan dan peningkatan pelayanan transportasi publik.
“Kami apresiasi sektor transportasi yang mendorong peningkatan pelayanan. Selain itu kami juga mendorong perluasan dan peningkatan sarana transportasi tanpa motor (non motorized transportation),” kata Ridho.
Sementara itu, untuk mengurangi emisi dari sumber tidak bergerak, KLHK berkomitmen untuk melakukan pengetatan baku mutu emisi industri, pengetatan persyaratan pengendalian pencemaran udara, dan penerapan pengawasan emisi udara secara realtime dan terintegrasi.
Di luar itu, KLHK juga akan melakukan penguatan dan perluasan jaringan pemantauan udara terkini (realtime) berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), pengetatan kualitas udara ambien, peningkatan daya dukung melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengawasan peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum.
Lebih lanjut, Ridho menuturkan, tindakan tegas juga pernah diterapkan dalam bentuk sanksi administratif. Salah satunya adalah di sektor industri, di mana dari 45 perusahaan yang diidentifikasi sebagai berpotensi mencemari udara, 21 di antaranya telah disegel.
“Ini adalah tindakan nyata yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kualitas udara,” ungkap Ridho.
Ridho mengungkapkan, kendaraan bermotor sendiri memang menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar. Hal tersebut ditambah dengan pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat sekitar 5,7 persen per tahun untuk sepeda motor dan 6,38 persen per tahun untuk mobil penumpang.
“Statistik menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 17 juta sepeda motor, 4,2 juta mobil penumpang, 856 ribu truk dan 344 ribu bus di Jakarta,” ungkapnya.
Selain itu, polusi juga berasal dari sumber-sumber emisi tidak bergerak seperti pabrik, pembangkit listrik, dan pembakaran sampah. Termasuk faktor cuaca juga mempengaruhi tingkat polusi, terutama selama musim kemarau.
Integrasi
Pada kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Tatan Rustandi, menyoroti pentingnya memperhatikan wilayah sekitar Jakarta dalam perbaikan transportasi publik.
"Salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa perbaikan transportasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sekitarnya," ujarnya.
Saat ini, layanan transportasi publik di Jakarta telah mencapai tingkat penggunaan sekitar 70 persen. Namun, kota-kota sekitarnya masih berada di kisaran 20-30 persen. Keterbatasan ini membuat pergerakan di wilayah Jabodetabek menjadi semakin rumit.
Tatan menyebut salah cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah pengembangan model layanan seperti TransJakarta, salah satunya TransPakuan di Bogor.
“Intervensi pemerintah telah membuahkan hasil positif, dengan jumlah penumpang yang terus meningkat secara signifikan, dari 30 ribu menjadi 97 ribu per hari,” ujarnya.
Meskipun ada peningkatan dalam layanan transportasi publik, penggunaan angkutan umum masih belum mencukupi. Integrasi antara berbagai mode transportasi juga menjadi kunci.
Maka dari itu, kata Tatan, BPTJ memiliki konsep yang disebut JRC (Jakarta Region Card) yang mencakup tiga jenis integrasi: integrasi fisik, integrasi operasi, dan integrasi manajemen.
“Ini termasuk digitalisasi perencanaan perjalanan, peningkatan layanan, dan satu kartu untuk berbagai angkutan umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan pelayanan dan aksesibilitas,” jelas Tatan.
Masalah lama
Lebih lanjut, Senior Urban Planning, Gender and Social Inclusion Associate Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) Indonesia, Deliani Poetriayu Siregar, menilai polusi udara merupakan peringatan yang jelas tentang pentingnya melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kami di ITDP dari 2013 sudah menemukan permasalahan kualitas udara Jakarta yang buruk di media-media nasional. Dan itu terus ada hingga sekarang,” katanya.
Menurut Deliana, diperlukan upaya menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Deliana optimis bahwa transportasi publik dapat menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan Jakarta untuk mengurangi polusi.
“Salah satu hambatan utama bagi masyarakat adalah kenyamanan, di samping juga soal keandalan armada dan kepastian perjalanan,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, cakupan layanan transportasi publik di Jakarta, meskipun telah mencapai 80 persen pada Agustus 2022, masih di bawah ekspektasi yang diharapkan sebesar 95 persen. Informasi yang cukup dan mudah diakses juga menjadi perhatian.
“Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan lebih banyak perjalanan ke Jakarta, mengatasi masalah hunian layak dan terjangkau, serta meningkatkan kapasitas transportasi publik,” ujar Deliani.
Baca juga: Jokowi ajak masyarakat tanam pohon sebanyak mungkin di Jakarta
Baca juga: DKI perluas layanan uji emisi gratis dengan tambah lima alat uji
Baca juga: Pagi ini, kualitas udara Jakarta terburuk ketiga di dunia
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
