Selain stunting, perkawinan anak, dan lingkungan yang membutuhkan kerja keras pemerintah pusat untuk merubah mindset masyarakatMataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengklaim berhasil menurunkan angka stunting sebesar 13,78 persen melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 16 persen.
"Pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan kesuksesan dalam mengurangi tingkat stunting, tetapi juga komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah NTB," kata Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah dalam keterangan tertulis di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, secara umum angka stunting di Indonesia dilihat dari data survei, namun hal tersebut tidak bisa memetakan langkah untuk di intervensi sehingga memerlukan data by name by address.
Baca juga: Pemkab Bangka sediakan inovasi Quick Respons Stunting
Untuk itu, kata dia, menggagas posyandu yang sebelumnya biasa menjadi posyandu keluarga menjadi pintu masuk yang luar biasa digunakan, mengingat posyandu dilaksanakan secara konsisten setiap bulan di seluruh dusun atau lingkungan di seluruh Indonesia termasuk NTB.
Umi Rohmi Sapan akrabnya, juga menegaskan bahwa program tersebut dijadikan sebagai pusat edukasi berbasis dusun, yang tidak hanya menangani masalah kesehatan, stunting, penyakit menular tidak menular, tetapi dengan posyandu keluarga bisa di gunakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat.
"Selain stunting, perkawinan anak, dan lingkungan yang membutuhkan kerja keras pemerintah pusat untuk merubah mindset masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Kepala BKKBN minta penganggaran stunting daerah berdaya ungkit tinggi
Wagub mengatakan bagaimana membuat posyandu di NTB itu menjadi posyandu yang aktif, berkualitas, dijadikan pusat edukasi. Ternyata dengan dukungan, gotong royong, dan kerja keras semua pihak pada tahun 2020 sebanyak 7.716 posyandu di NTB 100 persen menjadi posyandu keluarga.
"Dengan menjadi posyandu keluarga, posyandu NTB semakin berjalan dengan aktif, kualitasnya terus ditingkatkan, NTB memiliki data by name by addres sehingga angka stunting di NTB benar-benar nyata atau data bayi dan anak di setiap dusun yang ada di NTB benar adanya," terang Wagub NTB.
Berdasarkan Data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) update September 2023 yang dari Dinas Kesehatan NTB menunjukkan bahwa tingkat stunting di NTB turun menjadi 13,78 persen, melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yakni 16 persen. Dengan rincian data tren perkembangan dan penurunan Stunting NTB lima tahun terakhir dari tahun 2019 update sampai dengan September 2023, input mencapai 99,58 persen.
Baca juga: BKKBN: Penganggaran stunting di daerah harus transparan dan jelas
Tercatat dari tahun 2019 angka stunting NTB berada di angka 25,9 persen, turun 2,4 persen dan di tahun 2020 angka stunting NTB berada di angka 23,51 persen, turun hingga 4,3 persen dan pada tahun 2021 angka stunting NTB berada pada posisi 19,23 persen turun 2,4 persen dan di tahun 2022 angka stunting NTB berada pada posisi 16,84 persen turun hingga 3,0 persen persen sehingga angka stunting di tahun 2023 berada pada angka 13,78 persen melebih target yang di tentukan pada tahun 2023 yakni 16 persen.
"Kami memahami bahwa upaya mengatasi stunting memerlukan pendekatan komprehensif, dan ini adalah bukti bahwa kerjasama berbuah hasil," katanya.
Meskipun masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur NTB berakhir, ia menegaskan bahwa perjuangan untuk memastikan kesehatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak NTB akan tetap menjadi prioritas-nya.
"Prestasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi kepemimpinan masa depan dalam melanjutkan upaya-upaya untuk menciptakan NTB yang lebih sehat dan sejahtera," katanya.
Baca juga: Kepala BKKBN: Pembangunan jiwa jadi fokus bangun keluarga 2024
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
