"Selaras dengan implementasi program ekonomi biru, kami juga terus melakukan pendampingan untuk memperkuat kapasitas teknis dan manajerial masyarakat hukum adat,” ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Penguatan kapasitas masyarakat hukum adat yang dilakukan berfokus pada beberapa aspek kompetensi, diantaranya etika lingkungan dan interaksi manusia dengan alam, analisis pelaku yang merusak SDA, pengenalan ekosistem terumbu karang, mangrove, lamun dan ikan karang, pengelolaan SDA berbasis masyarakat, pengenalan biota IUCN dan CITES, pengenalan platform signing blue dan PFON.
Selain itu, juga berfokus pada pengolahan perikanan berbasis EAFM dan seafood saver, pengenalan isu by catch dan mitigasi, hingga strategi pengendalian dan pengawasan praktik perikanan dan penegakan hukum. Ia menyebut pengetahuan tersebut penting dalam peran masyarakat dalam mengawal konservasi perairan.
Penguatan peran masyarakat hukum adat dan komunitas lainnya dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi perairan telah dilaksanakan di sejumlah lokasi, salah satunya di Wakatobi Marine Protected Area (MPA) yang merupakan salah satu center of excellence (CoE) ke berbagai pihak dalam hal inisiatif konservasi perairan termasuk masyarakat hukum adat.
Timbal balik masyarakat adat, lanjut dia, berkontribusi pada pada pemeliharaan ekosistem laut yang sehat, di sisi lain, masyarakat juga mengalami manfaat langsung dalam bentuk kebutuhan pangan yang tercukupi, berkembangnya sektor pariwisata bahari, penelitian yang lebih mendalam, aktivitas menyelam yang menarik, dan berujung pada peningkatan ekonomi di komunitas lokal.
Dalam upaya peningkatan kemampuan, KKP telah melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Komunitas Perikanan, Komunitas Pariwisata, Komunitas Adat, Pengusaha Perikanan, Pengusaha Pariwisata dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, di Pusat Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada 15 - 22 September 2023.
Baca juga: KKP siapkan "ocean big data" dukung ekonomi maritim berkelanjutan
Baca juga: KKP siapkan teknologi optimalisasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
