Luhut: Indonesia pimpin implementasi perjanjian BBNJ

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya Indonesia memimpin implementasi Perjanjian Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di luar Yurisdiksi Nasional.

Menurut Luhut dalam keterangan di Jakarta, Rabu, Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction/BBNJ itu, dengan memperkuat kapasitas nasional di bidang riset genetik dan kelautan.

Hal itu menyusul ditandatanganinya naskah perjanjian internasional tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya genetik di laut bebas secara berkelanjutan atau BBNJ oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mewakili Pemerintah Indonesia, pada hari pertama pembukaan penandatanganan ini oleh Sekretaris Jenderal PBB di New York, AS.

"Untuk hal ini (BBNJ) saya sudah sampaikan, Indonesia nggak boleh terlambat. Semua pelaku (pemangku kepentingan) terutama para periset dan inovator muda mesti aktif kolaborasi riset terkait genetik laut, bioteknologi. Tugas pemerintah untuk susun anggaran dan action plan. Ini kita jangan mimpi-mimpi lagi, slogan saja. (Tapi harus) action sekarang, jaga laut kita, dan petik manfaatnya buat masa depan, buat anak cucu (kita)," ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Melalui penandatanganan perjanjian BBNJ, Indonesia menjadi negara yang memimpin komitmen internasional untuk tata kelola laut global yang lestari dan lebih berkeadilan sesuai ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Penandatanganan perjanjian BBNJ tidak hanya mengakhiri proses negosiasi yang kompleks dan memakan waktu hampir dua dekade, namun juga menandai sebuah momen bersejarah dalam tata kelola kelautan global.

Seremoni penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian program Sidang Umum Majelis PBB ke-78 juga dimaksudkan untuk menegaskan komitmen negara dan masyarakat internasional terhadap pemulihan lingkungan laut, dan pengelolaan sumber daya genetik di laut secara berkelanjutan.

Perjanjian BBNJ dianggap pula sebagai terobosan instrumen internasional, mengingat cakupan pengaturannya yang sangat luas dan dampak ekologis serta ekonomis yang sangat tinggi dari pengelolaan sumber daya genetik secara berkelanjutan di laut bebas yang sebelumnya belum diatur secara utuh dalam instrumen internasional apa pun.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982 dan area yurisdiksi dalam naskah perjanjian BBNJ, cakupan pengaturan perjanjian ini mencakup 75 persen dari luas bentang samudra global dan menyangkut pemanfaatan seluruh bentuk keanekaragaman hayati di laut bebas, tidak hanya ikan namun juga spesies baru di laut dalam yang belum dan akan ditemukan di masa depan.

Pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik di laut dalam juga diyakini akan berimplikasi pada tingkat kesehatan laut global dan perkembangan industri bioteknologi strategis yang bernilai miliaran juta dolar Amerika Serikat (AS).

Sejak semula, Indonesia menyadari sungguh-sungguh nilai strategis dan pentingnya memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perumusan perjanjian BBNJ.

Sebagai negara kepulauan zona ekonomi eksklusifnya berbatasan langsung dengan laut bebas, dan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati genetik di laut yang sangat tinggi, Indonesia berkepentingan menjaga keanekaragaman hayatinya dari kemungkinan biopiracy serta menjaga haknya untuk melakukan pengelolaan sumber daya di wilayah kedaulatan dan yurisdiksinya secara berkelanjutan.

Momentum penandatanganan naskah perjanjian BBNJ dinilai harus mendorong seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah, akademisi dan periset serta pihak swasta untuk bekerja bersama mendorong pengelolaan sumber daya genetik untuk kesejahteraan bangsa.

Sebagai negara pihak Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Indonesia dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya genetik di laut bebas. Hak partisipasi ini harus dimanfaatkan dengan baik melalui penguatan kapasitas riset dan pengaturan pemanfaatan sumber daya yang lebih lestari.

Indonesia tidak boleh hanya terlibat, namun harus mengambil peran strategis, memimpin tata kelola laut yang lebih berkeadilan bagi negara berkembang, mendorong pengembangan kapasitas untuk memastikan manfaat pemanfaatan sumber daya genetik di laut bebas berdampak bagi kemaslahatan bersama, kata Luhut pula.
Baca juga: Optimisme Indonesia wujudkan 30 persen konservasi laut
Baca juga: PBB sepakati perjanjian perlindungan keanekaragaman hayati laut lepas