Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengajukan APBNP 2006 kepada Panitia Anggaran DPR dengan tingkat defisit lebih rendah dari perkiraan semula, yaitu hanya mencapai 1,2 persen dari PDB. "Defisit APBNP 2006 bukan 1,3 atau 1,4 persen, tapi yang kita sampaikan ke DPR adalah 1,2 persen dari PDB," kata Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Depkeu, Anggito Abimanyu, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu. Pemerintah akan menyampaikan APBNP 2006 kepada Panitia Anggaran DPR, Rabu ini. Akan hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah. "Angka defisit yang lebih rendah karena setelah dihitung-hitung potensi penerimaan lebih baik dari yang kita perkirakan, demikian juga dengan upaya penghematan," kata Anggito. Sebelumnya pemerintah memperkirakan akan adanya pembengkakan defisit APBN 2006 dari 0,7 persen terhadap PDB (Rp22,4 triliun) menjadi 1,4 persen (Rp42,4 triliun). "Sejak awal Menteri Keuangan sudah memberi sinyal bahwa defisit akan naik menjadi sekitar 1,3 sampai 1,5 persen, sehingga angka 1,4 persen sebagai angka asumsi APBNP 2006 tidak mengejutkan," kata Anggito Abimanyu. Ia menyebutkan pembengkakan defisit APBN 2006 terjadi antara lain karena adanya pembatalan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang menyebabkan kenaikan subsidi listrik, adanya alokasi untuk penanganan Jogja dan Jateng paska gempa, alokasi penjaminan risiko infrastruktur, dan peningkatan anggaran pendidikan. Anggito mengemukakan berbagai alternatif pembiayaan disiapkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran itu mulai dari yang biayanya ringan hingga melakukan pinjaman luar negeri. "Forum Consultative Group on Indonesia (CGI) beberapa waktu lalu sudah menyatakan akan memberikan dukungan kepada Indonesia," kata Anggito. Pemerintah juga mengupayakan peningkatan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga akan meningkatkan penerbitan surat utang negara (SUN) dari Rp24,8 triliun menjadi Rp38 triliun. Menurut dia, pemerintah juga memiliki beberapa rekening yang belum dimanfaatkan di Bank Indonesia (BI). "Masing-masing akan dirumuskan dalam APBN Perubahan 2006 yang akan dibahas mulai minggu pertama Juli 2006," kata Anggito. (*)

Copyright © ANTARA 2006