"Penyerahan kartu JKN-KIS ini dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan bermutu," kata Staf Ahli Menteri Kesehatan RI Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Bayu Tedja Mulyawan dalam seremoni penyerahan secara simbolis kartu BPJS Kesehatan kepada masyarakat Suku Badui di Desa Kanekes, Selasa.
Ia mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari program Transformasi Kesehatan Kemenkes RI pada pilar kedua, berupa layanan rujukan.
Pada pilar itu, Kemenkes berupaya memenuhi dan memeratakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk empat layanan katastropik, seperti jantung, stroke, kanker, dan ginjal yang jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata.
"Kami juga tingkatkan layanan primer untuk akses ke puskesmas dan klinik. Kami tingkatkan vaksin balita, skrining kesehatan, supaya sejak dini masalah kesehatan bisa dideteksi, utamanya kesehatan ibu dan anak," katanya.
Baca juga: Kemenkes imbau pemangku kepentingan waspada Virus Nipah
Selain transformasi kesehatan, kata Bayu, Kemenkes bersama BPJS Kesehatan berupaya mencapai target Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) sebesar 98 persen dari total populasi Indonesia di 2024.
Pada acara yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan target UHC pada 2024 merupakan mandat program JKN yang tahun ini sudah berusia 10 tahun.
"Tahun ini JKN memasuki tahun ke-10. Kami diberi mandat menjalankan JKN, salah satu tugasnya mencapai UHC agar seluruh masyarakat Indonesia jadi peserta JKN," katanya.
Ia mengatakan dari total masyarakat Badui yang terdaftar JKN sebanyak 6.196 jiwa, sebanyak 4.602 jiwa di antaranya berstatus aktif. Dari peserta aktif itu terbagi atas 4.005 jiwa golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, dan 587 jiwa PBI APBD.
"Hari ini bertambah lagi 121 masyarakat Badui Dalam dan Luar yang juga menerima kartu BPJS Kesehatan," katanya.
Salah satu tokoh warga Badui Dalam Mursid mengatakan warga Badui ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan gratis.
“Kami mengusulkan (pelayanan kesehatan) yang gratis. Dasar punya BPJS kesehatan kan harus punya KTP. Nanti kebutuhan warga untuk pelayanan kesehatan bisa memanfaatkan BPJS tersebut,” katanya.
Sebelumnya, lanjut Mursid, kalau ada warga sakit pengobatan dilakukan secara tradisional. Jika masih sakit pengobatan dapat diteruskan dengan memanfaatkan JKN tersebut.
“Dengan adanya program ‘jemput bola’ ini kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini (JKN) sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Baca juga: Dokter: Rokok berdampak negatif pada kemampuan jantung saat olahraga
Baca juga: Kemenkes: Kerja sama pentahelix pembelajaran utama pandemi COVID-19
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
