Hal itu ia sampaikan dalam Apel Hari Statistik Nasional (HSN) yang sekaligus menjadi perayaan hari lahirnya Undang-Undang Statistik Indonesia.
“Dari berbagai tantangan yang dihadapi BPS sudah menjadi kewajaran jika Undang-Undang tersebut (UU Statistik) direvisi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar BPS dapat bekerja secara adaptif di tengah perubahan ekosistem data yang sangat dinamis dengan bertumpu pada landasan hukum yang kuat,” kata Atqo di Jakarta, Selasa.
Saat ini, revisi UU Statistik telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 oleh DPR RI dan tengah dalam proses penggodokan.
“Saat ini kita sedang berusaha menuntaskan proses perubahan Undang-Undang Statistik setelah berhasil masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2023. Kembali kita bersyukur agenda tersebut juga masuk dalam Prolegnas tahun 2024,” jelasnya.
Adapun pada kesempatan lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta Forum Masyarakat Statistik (FMS) untuk terus mengawal BPS untuk mempercepat penyelesaian revisi UU Statistik.
Penyusunan rancangan RUU tersebut ditargetkan selesai sebelum berakhirnya 2023. Suharso berharap, ke depan tidak ditemukan lagi adanya polemik perbedaan data yang krusial untuk proses perencanaan pembangunan Indonesia.
Ia juga meminta FMS mengawal BPS untuk memperjelas perbedaan antara statistik dasar dan statistik sektoral. Perlu penegasan pada statistik sektoral yang menjadi tugas Kementerian/Lembaga dengan BPS sebagai pembina.
Baca juga: BPS ungkap tantangan kebutuhan statistik dalam perkembangan data di RI
Baca juga: BPS: Statistik berkualitas penting untuk wujudkan Indonesia Emas 2045
Baca juga: BPS: Efisiensi biaya logistik kurangi ketimpangan harga di Indonesia
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
