Usulan itu tertuang dalam buku putih berjudul "A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Actions" yang dirilis Selasa.
Dalam dokumen itu China mengakui menghadapi permasalahan maritim yang semakin kompleks sehingga mengusulkan pembentukan komunitas maritim yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, kesetaraan, kerja sama, dan saling menguntungkan.
"China meyakini bahwa konsep ini dapat membantu mendorong perdamaian dan stabilitas pada bidang maritim, serta menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi semua negara," demikian isi dokumen tersebut, yang dirilis CGTN.
China juga menyatakan selalu berkomitmen menyelesaikan kedaulatan wilayah serta hak maritim dan perselisihan kepentingan di Laut China Selatan melalui dialog dan konsultasi.
Baca juga: PM Malaysia: Isu Laut China Selatan harus diselesaikan dalam kawasan
Beijing juga menyatakan telah menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan dengan negara-negara ASEAN secara penuh dan efektif, dan terus melanjutkan perundingan tentang pedoman tata perilaku di perairan tersebut.
Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC) yang disepakati pada 2002, adalah perjanjian tidak mengikat yang menguraikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai.
DoC meminta para pihak menahan diri dari aktivitas yang mengancam atau mengerahkan pasukan, menyelesaikan perselisihan secara damai melalui dialog dan konsultasi, dan menghormati kebebasan berlayar dan terbang.
China juga telah mengusulkan membangun kemitraan ekonomi biru bersama dan memperkuat konektivitas maritim.
"China memegang teguh langkah-langkah mencapai pembangunan bersama, dengan mengesampingkan perselisihan, dan secara aktif menjajaki pengembangan sumber daya bersama dengan negara-negara tetangga di laut," sebut dokumen itu.
Baca juga: CoC bukan untuk selesaikan sengketa maritim di Laut China Selatan
Laut China Selatan masih menjadi titik panas permasalahan di kawasan. China mengklaim hampir seluruh perairan di Laut China Selatan, sedangkan Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim berdaulat di wilayah itu.
Sengketa China dan negara-negara ASEAN di perairan itu menyeret Amerika Serikat ketika Filipina berupaya memperkuat hubungan dengan Washington hingga memberi akses kepada AS ke pangkalan-pangkalan militer mereka.
Filipina juga menjadi tuan rumah latihan militer gabungan terbesar antara kedua negara, yang dianggap provokatif oleh Beijing.
Laut China Selatan adalah jalur perairan penting yang menjadi rute perdagangan internasional senilai tiga triliun dolar AS (Rp45.000 triliun) setiap tahun.
Jalur itu diyakini kaya potensi energi mineral, minyak dan gas.
Baca juga: ASEAN sepakat tegakkan Konvensi Hukum Laut 1982
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
