"Sesuai hasil dari rapat cabang, PDIP mengusulkan satu nama, dan memastikan saya sendiri sebagai wakil wali kota. Peserta sudah sepakat, dan rekomendasi sudah dikirim ke DPD, untuk selanjutnya dilaporkan ke DPP," ujar Ketua DPC PDIP Wisnu Sakti Buana kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Putra bungsu politisi senior PDIP (Alm) Sutjipto itu, menyatakan siap sebagai kader menjalankan perintah apa saja dari partai.
Menurut dia, bukan posisi yang dipentingkan, namun membawa misi partai untuk kesejahteraan rakyat menjadi modal utamanya sebagai pengurus dan pejabat publik.
Wisnu juga menjelaskan, setelah mendapat restu dan persetujuan dari DPP PDIP, partainya tetap mengajukan dua nama yang akan dibawa dalam sidang paripurna. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan agar diusulkan dua nama sebagai pengganti wakil wali kota.
"Kami tetap mengusulkan dua nama untuk dibawa ke sidang paripurna DPRD Surabaya. Partai kami sudah sepakat dan menjalankannya sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Dengan bakal menjabatnya Wisnu Sakti sebagai orang nomor dua di Surabaya maka posisi wakil ketua DPRD Surabaya juga dipastikan berganti. Hingga saat ini, sering diberitakan jabatan tersebut akan diisi oleh Ketua Komisi A, Armudji.
Tidak hanya itu saja, di tubuh Fraksi PDIP DPRD Surabaya juga akan terjadi pergantian antarwaktu menggantikan posisi Wisnu sebagai anggota legislator.
Sementara itu, disinggung ketidakharmonisan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, Wisnu membantahnya. Selama ini, kata dia, hubungan dan komunikasi antara keduanya tetap berjalan meski terkesan sendiri-sendiri.
"Media yang terlalu membesarkan bahwa Risma dan Bambang DH tidak akur. Keduanya tetap menjalin komunikasi kok. Hanya saja, PDIP memang sejak lama mengincar Bambang DH sebagai calon gubernur, sehingga selama setahun ini sering berjalan sendiri karena sosialisasi di berbagai daerah," elaknya.
Namun, diakui atau tidak, hubungan Risma dan Bambang DH tidak akur. Berkali-kali Bambang DH mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil wali kota. Bahkan, beberapa waktu lalu Bambang DH memimpin unjuk rasa kader PDIP ke wali kota, menentang kenaikan harga bahan bakar minyak.
Di samping itu, pada awal 2011, meski berasal dari partai yang sama, Fraksi PDIP secara tegas mendukung penonaktifan Risma sebagai wali kota dalam membacakan pandangan di sidang paripurna pemaparan hasil kerja Pansus Hak Angket Reklame.
Tidak itu saja, sekitar seribuan massa yang digalang DPC PDIP Surabaya juga menggelar demonstrasi di luar gedung dewan.
Menanggapinya, Wisnu menilai masalah itu sudah selesai dan siap menjalankan roda pemerintahan serta bekerja sama dengan Risma. Pihaknya yakin, dengan hubungan baik antarpimpinan mampu menghasilkan keputusan yang tidak merugikan rakyat.
"Selama ini komunikasi berjalan lancar dan tidak ada ketidakharmonisan. Kami yakin roda pemerintahan ke depan akan menjadi lebih baik," kata Wisnu sembari belum bisa memastikan turunnya surat dari DPP tentang usulan namanya.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
