Sidang itu dilakukan dua hari sebelum batas waktu Kongres mencegah "shutdown" atau penghentian sebagian kegiatan pemerintah akibat kegagalan meloloskan anggaran.
Sidang dengar pendapat yang digelar Komisi Pengawas DPR itu kemungkinan besar tidak akan menyingkapkan informasi baru mengenai kaitan keuangan Biden dengan putranya, Hunter Biden (53), yang tengah didera masalah. Hunter menjalankan berbagai bisnis internasional sambil berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol.
Sebaliknya, sidang ini bakal menjadi semacam justifikasi untuk menggelar penyelidikan dan peninjauan ulang atas detail informasi yang sudah disingkapkan kubu Republik sejauh ini, kata James Comer, ketua komite tersebut.
Para wakil rakyat akan mendengarkan penjelasan seorang akuntan forensik, seorang mantan pejabat Departemen Kehakiman AS, dan seorang profesor hukum.
Kubu Republik menuduh Biden dan keluarganya meraup keuntungan pribadi dari kebijakan yang diambilnya sewaktu menjadi wakil presiden semasa pemerintahan Presiden Barack Obama pada 2009-2017.
Kubu Republik juga menuduh Departemen Kehakiman ikut campur dalam penyelidikan pajak Hunter Biden.
Baca juga: Biden serang Trump sebagai ancaman demokrasi
Mereka belum memberikan bukti apa pun mengenai perilaku tidak pantas yang dilakukan Biden. Gedung Putih menilai penyelidikan itu tak berdasar dan bermotif politik menjelang pemilihan presiden 2024.
Biden kemungkinan akan kembali menghadapi calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, yang tengah menghadapi empat peradilan pidana mendatang.
Belum jelas benar apakah anggota DPR dari Partai Republik, yang menjadi mayoritas tipis dalam parlemen dengan 221 lawan 212 kursi, bisa memperoleh suara dalam akhir penyelidikan guna mendukung pemakzulan.
Namun, sekalipun pemungutan suara itu berhasil, kecil kemungkinan Senat bersedia mendukung pencopotan Biden dari jabatannya mengingat kubu Demokrat menguasai suara mayoritas di Senat dengan perbandingan 51 lawan 49 kursi.
Penyelidikan ini berpangkal pada tuduhan bahwa Biden, sebagai wakil presiden, menekan Ukraina agar memecat seorang jaksa penuntut utama karena sang jaksa tengah menyelidiki Burisma, sebuah perusahaan di mana Hunter Biden menjadi salah satu anggota direksinya.
Namun, presiden Ukraina saat itu, Petro Poroshenko, mengatakan kepada Fox News Channel pada Sabtu bahwa tekanan semacam itu tak ada.
Kubu Republik di DPR tengah berusaha mendapatkan catatan bank pribadi dan bisnis Hunter Biden dan James Biden, adik sang presiden.
Baca juga: Ketua DPR AS ajukan penyelidikan pemakzulan Presiden Biden
Pada Selasa, Komisi Pengawas DPR menyatakan telah menerima transfer bank dari orang-orang berkebangsaan China yang dikirimkan kepada Hunter, dan mencantumkan alamat rumah Joe Biden di Delaware sebagai tujuan, sebelum Biden menjadi presiden.
Tidak jelas apakah Biden menerima uang tersebut.
Dengar pendapat itu diadakan ketika kubu Republik di DPR sedang berselisih dengan Biden dan sejawat-sejawatnya dari kubu Demokrat mengenai pendanaan pemerintah untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober. Sebagian besar pemerintahan akan menghentikan sementara operasinya jika kedua kubu tak mencapai kesepakatan.
Penghentian operasi pemerintahan yang berkepanjangan dapat memperlambat penyelidikan pemakzulan karena hanya sedikit pejabat pemerintah yang bersedia memenuhi permintaan informasi.
Juru bicara Gedung Putih Ian Sams mengatakan bahwa kubu Republik di DPR mendahulukan "teori konspirasi" ketimbang memastikan pemerintahan tetap berjalan.
Trump menyambut baik penyelidikan tersebut. Mantan presiden ini pernah dua kali dimakzulkan dalam empat tahun masa jabatannya dengan menghadapi empat dakwaan pidana.
Dakwaan pertama adalah dugaan menekan Ukraina dalam rangka menyelidiki Biden menjelang pemilu 2020. Dalam dua kali pemakzulan itu, Trump dibebaskan oleh Senat.
Sumber: Reuters
Baca juga: Syarat penangguhan penahanan Trump di Georgia: tak boleh mengancam
Baca juga: Trump bersumpah akan seret Biden ke penjara jika kembali jadi presiden
Penerjemah: Jafar M Sidik
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
