"Penerimaan negara hampir mencapai target, belanja negara terus diakselerasi ini menunjukkan kinerja sangat positif," kata dia di Banjarmasin, Jumat.
Adapun total pendapatan negara mencapai Rp16,24 triliun dari target sebesar Rp17,83 triliun atau sekitar 91,10 persen dari target sehingga tumbuh 25,91 persen.
Realisasi belanja APBN mencapai Rp19,07 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp4,94 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,13 triliun sehingga tumbuh 22,70 persen.
Suahasil menyebut kontribusi terbesar dari pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh.
Dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 25,23 persen.
Kontribusi penerimaan perpajakan disumbangkan dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 36,1 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran 28,6 persen, dan sektor pengangkutan 12,4 persen.
Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Kemudian penerimaan dari Bea dan Cukai sampai dengan 31 Agustus 2023 telah mencapai Rp373,13 miliar atau sekitar 75 persen dari target yang ditetapkan.
Selanjutnya sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp1,11 triliun, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 35,81 persen.
Realisasi penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) menyumbang sebesar Rp252,22 miliar dari total realisasi PNBP atau sebesar 22,63 persen.
Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Poltekkes Banjarmasin.
Realisasi PNBP Kekayaan Negara 17,58 persen atau 88,78 persen dari target.
Pada sisi belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp4,94 triliun atau sekitar 59,56 persen dari pagu.
Porsi realisasi terbesar BPP adalah belanja barang 43,29 persen, belanja pegawai 40,56 persen, belanja modal 15,98 persen dan belanja bansos 0,17 persen.
Tiga besar Kementerian/Lembaga (K/L) yang kinerja penyerapan tertinggi adalah Kementerian Pertahanan, BPKP, dan Kementerian Perindustrian.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 22,70 persen.
Realisasi belanja dalam rangka persiapan pemilu sampai dengan 31 Agustus 2023 ini, untuk KPU sebesar 60,90 persen dan Bawaslu 50,27 persen.
Dalam hal pengelolaan aset negara, sampai dengan 3 Agustus 2023, Kementerian Keuangan telah mengelola aset negara dengan total nilai sebesar Rp41,45 triliun dalam 13.983 NUP (Nomor Urut Pendaftaran).
Sebagian besar aset yang dikelola adalah berupa tanah (71 persen), kemudian gedung dan bangunan, jalan jembatan, bangunan air, instalasi jaringan dan rumah negara.
Suahasil hadir membuka Rapat Komite dan Press Conference Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) oleh Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Kalsel di Aula Barito Lantai 2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan di Banjarmasin.
Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia itu menyampaikan komitmen Kemenkeu untuk menyampaikan informasi secara terbuka terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat melalui adanya press conference guna dapat ditindaklanjuti oleh unit terkait atas keterbukaan informasi.
Suahasil mengatakan pula jika Indonesia termasuk yang mampu menjaga inflasi.
Selain itu yang perlu diperhatikan, kata dia,
menjaga pertumbuhan ekonomi terkait ekspor dan impor.
Indonesia masih memiliki ekspor lebih besar daripada impor selama 40 bulan berturut-turut, sehingga kinerja pasar keuangan Indonesia masih kuat, rupiah pun masih apresiasi hingga saat ini.
Baca juga: Kalsel alihkan sumber pendapatan daerah dari tambang ke pariwisata
Baca juga: Kemenkeu: Kalsel berpotensi jadi sumber hilirisasi untuk ekonomi RI
Pewarta: Firman
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
