Jumlah BMN terbesar berada di wilayah Papua dan Papua Barat Daya.Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lelang dan barang milik negara (BMN) pada dua provinsi, yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya terealisasi sebanyak Rp5,93 miliar.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong DJKN Kementerian Keuangan Antonius Arie Wibowo, di Manokwari, Sabtu, mengatakan realisasi PNBP lelang sejak Januari-Agustus 2023 mencapai Rp3,56 miliar dan PNBP BMN sebesar Rp2,37 miliar.
"PNBP baik lelang maupun BMN Papua Barat Rp2,89 miliar (32,32 persen) dan Papua Barat Daya Rp3,04 miliar (33,93 persen)," kata Antonius Wibowo.
Selain itu, kata Antonius, realisasi pokok lelang per 31 Agustus 2023 sebanyak Rp50,78 miliar yang terdiri dari pokok lelang untuk Papua Barat Rp19,65 miliar dan pokok lelang Papua Barat Daya Rp25,03 miliar.
Perbandingan pokok lelang Papua Barat dengan provinsi lain di Tanah Papua tercatat 38,70 persen, sedangkan Papua Barat Daya dibandingkan provinsi lain sebesar 49,29 persen.
Ia menuturkan sebaran BMN pada enam provinsi di Tanah Papua tercatat Rp236,91 triliun meliputi Papua Rp74,60 triliun, Papua Barat Rp54,81 triliun, dan Papua Selatan Rp32,74 triliun.
Selanjutnya Provinsi Papua Tengah Rp28,17 triliun, Papua Barat Daya Rp25,07 triliun, dan Papua Pegunungan mencapai Rp21,49 triliun.
"Jumlah BMN terbesar berada di wilayah Papua dan Papua Barat Daya," ujar Antonius.
Ia menjelaskan belanja BMN tersebut terkonsentrasi pada aset pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan bandar udara untuk pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Jumlah BMN pendidikan perlu disesuaikan dengan sebaran penduduk usia sekolah yang ditopang oleh belanja BMN infrastruktur jalan secara maksimal.
"BMN pendidikan paling banyak berada di Papua Barat dan Papua Barat Daya sesuai tingkat partisipasi sekolah," ujar Antonius.
Untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya, kata dia, BMN untuk kesehatan didominasi rumah sakit milik TNI dan Polri yang perlu peningkatan fasilitas agar pelayanan bagi masyarakat lebih berkualitas.
Selain rumah sakit TNI/Polri, terdapat rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta yang terletak di ibu kota provinsi, sehingga diperlukan pembangunan sarana prasarana kesehatan rumah sakit secara merata.
"Secara umum fasilitas pada rumah sakit dimaksud masih perlu peningkatan, karena umumnya adalah rumah sakit tingkat IV dan tingkat III," ujar Antonius.
Ia mengatakan BMN infrastruktur bandara dan pelabuhan secara umum cukup merata, tetapi masih perlu peningkatan kualitas landasan serta sarana bandara maupun pelabuhan laut.
Belanja BMN infrastruktur jalan harus sesuai dengan rencana pengembangan potensi perekonomian, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata untuk meningkatkan mobilitas, efisiensi dan daya saing.
Aset BMN berupa jalan diharapkan akan menurunkan biaya logistik dan pemerataan distribusi dari sentra produksi kepada masyarakat di berbagai wilayah Papua.
"Masih terdapat BMN bandara kecil milik swasta, dan perlu akses jalan untuk mendekatkan sumber ekonomi dari dan ke bandara maupun pelabuhan laut," kata Antonius.
Baca juga: Komisi XI setujui PMN non-tunai bagi lima BUMN usulan DJKN
Baca juga: DJKN Kemenkeu: PMN tahun 2024 bagi WIKA beri multiplier effect positif
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
