Kondisi itu tampaknya akan berujung pada "shutdown", di mana sebagian besar kegiatan pemerintah, mulai dari taman nasional hingga regulator keuangan, lumpuh.
Perselisihan di antara anggota partai Republik yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah membuat dewan belum berhasil mengesahkan undang-undang agar pemerintahan tetap berjalan.
Di sisi lain Gedung Capitol di Washington, Senat AS yang dikuasai partai Demokrat berencana mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara.
Namun demikian, keputusan final mungkin tidak bisa diambil dalam beberapa hari ke depan.
Ratusan ribu pegawai federal akan kekurangan dana untuk melakukan pekerjaan mereka jika Senat dan DPR tidak mengesahkan RUU anggaran bagi Presiden Joe Biden dari Demokrat sebelum Minggu pukul 00.01 dini hari (11.01 WIB).
Badan-badan federal telah menyusun rencana terperinci tentang layanan yang tetap harus berjalan, seperti pemeriksaan di bandara dan patroli perbatasan, dan layanan yang harus ditutup, seperti penelitian ilmiah dan bantuan nutrisi bagi 7 juta ibu miskin.
Sebagian besar pegawai negeri, yang jumlahnya lebih dari 4 juta orang, tidak akan menerima gaji, baik yang akan masih bekerja maupun tidak.
Di Atlanta, perayaan ulang tahun ke-99 mantan presiden Jimmy Carter dimajukan dari Minggu ke Sabtu untuk menghindari gangguan, menurut media setempat.
Kekisruhan ini terjadi beberapa bulan setelah Kongres AS membuat pemerintah federal berada di ambang kebangkrutan akibat utang sebesar 31,4 triliun dolar (sekitar Rp486,5 kuadriliun).
Kondisi tersebut telah memicu kekhawatiran para investor di Wall Street, di mana perusahaan pemeringkat Moody's telah memperingatkan bahwa situasi itu dapat merusak kredibilitas pinjaman AS.
Kongres AS biasanya mengesahkan undang-undang pendanaan sementara agar tersedia waktu lebih banyak untuk merundingkan aturan terperinci tentang pendanaan program-program pemerintah federal.
Namun, tahun ini sejumlah anggota DPR dari Republik telah menghalangi upaya itu dengan mendorong pengetatan imigrasi dan memotong dana di bawah pagu yang telah disepakati usai perdebatan sengit soal batas utang pada musim semi lalu.
Pada Jumat, 21 legislator dari Republik bergabung dengan Demokrat untuk menolak undang-undang pendanaan sementara.
Mereka mengatakan bahwa DPR seharusnya fokus pada pengesahan undang-undang anggaran belanja terperinci untuk tahun fiskal penuh, meskipun hal itu berujung pada shutdown.
Aksi tersebut membuat marah legislator lain dari Republik, yang menyebut rekan-rekan mereka telah membuang kesempatan untuk mendorong kebijakan-kebijakan konservatif.
"Banyak frustrasi dipicu oleh 21 orang yang memilih 'tidak' pada rencana yang sangat baik," kata anggota DPR dari Republik asal New York, Nicole Malliotakis, pada Jumat.
Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengatakan dewan mungkin akan mencoba mengandalkan Demokrat untuk membantu mengesahkan RUU pendanaan sementara meski hal itu dapat memicu penentangan faksi garis keras terhadap kepemimpinannya. Namun, dia tidak menjelaskannya lebih lanjut.
Senat dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara prosedural pada pukul 13.00 (24.00 WIB) untuk memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 17 November. Langkah itu mendapat dukungan luas dari Republik dan Demokrat.
Namun, banyaknya hambatan di internal dewan bisa membuat pemungutan suara untuk persetujuan final bisa ditunda hingga Selasa.
Bahkan jika lolos, Senat dan DPR harus menyelesaikan perbedaan di antara mereka sebelum mengirimkan RUU apapun ke meja Biden.
Hal itu dapat menjadi hambatan lain, karena McCarthy mengatakan bahwa dirinya menentang bantuan Ukraina senilai 6 miliar dolar yang tercantum dalam RUU pendanaan sementara yang diajukan Senat.
"Kami terus berusaha mencari jalan keluar dari masalah ini," katanya pada Jumat.
Baca juga: Moody's ingatkan penutupan pemerintahan AS buruk bagi peringkat kredit
Baca juga: Mengapa pemerintahan AS berpotensi alami penutupan pada 1 Oktober?
Sumber: Reuters
Penerjemah: Anton Santoso
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
