Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat memenuhi panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memberikan keterangan terkait warga Waduk Pluit yang menolak dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 

"Ini saya datang. Kemarin mau datang tapi datanya belum ada. Sekarang saja datanya masih ada yang kurang," kata Jokowi di Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta.  

Ketua Komnas HAM Nur Laila dan Komisioner Komnas HAM Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Siane Indriani menerima Jokowi tiba di kantor Komnas HAM.

Jokowi yang tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 09.15 WIB langsung membuka data serta membeberkan data yang dia miliki terkait pemindahan warga yang bermukim di sekitar Waduk Pluit. 

Menurut dia, sampai sekarang rumah susun yang sudah siap digunakan untuk relokasi warga Pluit adalah Rusun Marunda, Rusun Pinus dan Rusun Cakung. 

"Kalau yang ada di sekitar itu, ada dua lokasi yakni Rusun Muara Baru, Luar Batang. Tapi memang belum siap," katanya. 

Ia juga menjelaskan bahwa warga yang menyewa rumah di Waduk Pluit bisa menyewa rumah susun yang sudah dilengkapi dengan furnitur dan perangkat rumah tangga dengan biaya Rp150 ribu per bulan.

"Nanti ada TV, kulkas, kompor, meja dan kursi makan," katanya.  


Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013