Pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata prioritas, bentuknya antara lain melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pokdarwis dan desa wisata, serta homestay yang berupa pelatihan maupun sertifikasi,Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Pantai Glagah sebagai objek wisata prioritas baik secara fisik berupa pengembangan sarana prasarana, maupun pemberdayaan masyarakat sekitarnya pada 2023.
Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kulon Progo, Senin, mengatakan untuk destinasi wisata yang diprioritaskan pengembangannya, Pemkab Kulon Progo menetapkan Pantai Glagah.
"Pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata prioritas, bentuknya antara lain melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pokdarwis dan desa wisata, serta homestay yang berupa pelatihan maupun sertifikasi," kata Ni Made.
Baca juga: Sumbar sasar wisatawan mancanegara dalam Program "Discover"
Ia mengatakan pemkab melalui Dinas Pariwisata juga mendukung pengembangan usaha jasa pariwisata. Dukungan dilakukan dalam bentuk sertifikasi usaha maupun profesi.
"Lokasi pemberdayaan antara lain pada Pokdarwis Permata Glagah, Pokdarwis Congot Jangkaran dan Desa Wisata Glagah," katanya.
Menurut dia, kawasan Pantai Glagah memerlukan penataan menyeluruh. Penataan tersebut diperlukan agar pengelolaannya bisa lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Meski begitu, faktor lingkungan juga perlu jadi perhatian. "Pantai Glagah ini perlu dikembangkan sebagai pariwisata berkelanjutan," kata Ni Made.
Sementara itu, Kepala Dispar Kulon Progo Joko Mursito mengatakan Pantai Glagah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, sehingga menjadi prioritas untuk penataan. "Penataannya kami lakukan secara kolektif," katanya.
Baca juga: Pendapatan wisata DKI tetap kuat meskipun ibu kota pindah ke IKN
Ia mengatakan skema kolektif yang dimaksud adalah penataan secara menyeluruh, terutama dari sisi infrastruktur, fasilitas pendukung, hingga estetika kawasan pantai. Penataan kolektif perlu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain karena pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi masing-masing OPD tersebut.
Koordinasi lebih lanjut pun diperlukan dalam menyiapkan program penataan tersebut. Meski begitu diharapkan penataan kawasan Pantai Glagah bisa segera dilakukan. "Misalnya akses jalan dengan DPUPKP, lalu penghijauan dilakukan DLH," katanya.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
