"Dulu tahun 2022 ada pembatasan PPKM. Karena sudah nggak PPKM lagi, mungkin ada dampak macet sehingga masyarakat memilih menggunakan angkutan umum. Peningkatan itu didukung kenaikan anggaran, menurut saya itu baik," kata Deddy di Jakarta, Senin.
Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi umum Rp4,3 triliun per tahun dengan rincian Rp800 miliar untuk MRT dan Rp3,5 triliun untuk TransJakarta guna memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan besaran subsidi pada tahun 2022, yaitu mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.
Meski begitu, lanjut Deddy, perlu ada penambahan jumlah sarana pada transportasi umum, khususnya untuk TransJakarta di kawasan-kawasan pinggiran DKI Jakarta.
"Menurut saya, pengadaan pada sarananya, baik itu bus besar maupun mikrobus, khususnya mikrobus, itu masih kurang," ujar Deddy.
Menurutnya, jumlah tersebut perlu ditambah karena TransJakarta berperan menggantikan Metromini ataupun Kopaja yang saat ini sudah tidak ada.
Kurangnya pengadaan sarana, kata dia, berpengaruh pada berkurangnya modal share dari pengguna angkutan umum dengan angka di bawah 20 persen.
"PR kita bersama memang, modal share harus paling tidak minimal 50 persen agar bagus. Jika sudah 50 persen, volume kendaraan berkurang kemacetan pun berkurang," ujar Deddy.
Ia menyarankan penambahan mikrotrans atau mikrobus atau minitrans daripada bus-bus besar yang kemungkinan tidak terisi penuh, agar jauh lebih efisien dan efektif dari sisi Public Service Obligation (PSO).
Terkait subsidi MRT dan TransJakarta pada tahun ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenyamanan pengguna transportasi bagi warga Jabodetabek menjadi prioritas utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi pembiayaan dengan bersinergi bersama pemerintah pusat.
"Tentunya konsep itu berdasarkan konsep perencanaan dari Kemenhub dan bersinergi dengan kami. Jadi, DKI Jakarta sebesar 51 persen, lalu Kemenhub sebesar 49 persen," terang Heru.
Baca juga: Polda Jateng gagalkan pengiriman 10 ton pupuk bersubsidi ilegal
Baca juga: Pemprov DKI subsidi MRT dan TransJakarta Rp4,3 triliun per tahun
Baca juga: PUPR lengkapi sarana perumahan subsidi di Kalsel agar layak huni
Baca juga: Polda Jateng gagalkan pengiriman 10 ton pupuk bersubsidi ilegal
Baca juga: Pemprov DKI subsidi MRT dan TransJakarta Rp4,3 triliun per tahun
Baca juga: PUPR lengkapi sarana perumahan subsidi di Kalsel agar layak huni
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
